Pemprov Papua Barat Buka Pra-Simposium PGI, Fokus Pemetaan Masalah Kemanusiaan di Papua

MANOKWARI - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat, Rheinhard C. Maniagasi, secara resmi membuka kegiatan Pra-Simposium Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bertema “Kajian Strategis Pemetaan Permasalahan Kemanusiaan di Papua”, di Manokwari, Senin (27/04/2026).

Forum ini menjadi wadah penting bagi pemerintah dan tokoh agama untuk menyinkronkan data serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih menyentuh persoalan mendasar masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Rheinhard Maniagasi, ditegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan visi pembangunan “ASTADIRI” — Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri.

Pemerintah, kata dia, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, meliputi sektor kesehatan, pendidikan, serta perlindungan hak dasar masyarakat.

“Kehadiran bapak dan ibu dari berbagai penjuru Tanah Papua adalah wujud nyata kepedulian bersama terhadap nasib dan masa depan masyarakat yang kita cintai,” ujar Maniagasi.

Meski berbagai program telah berjalan, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan serius, seperti belum meratanya distribusi layanan pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman.

Selain itu, diperlukan penanganan terpadu terhadap dinamika sosial yang kompleks, termasuk jaminan perlindungan bagi masyarakat sipil.

Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan apresiasi kepada PGI dan Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) atas inisiatif penyelenggaraan kajian tersebut.

Menurut Maniagasi, gereja memiliki posisi strategis karena mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok yang sulit dijangkau oleh birokrasi formal.

“Gereja adalah mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pendekatan kemanusiaan yang tulus dan berlandaskan kasih,” tambahnya.

Melalui forum ini, pemerintah berharap dapat memperoleh rekomendasi yang konkret dan aplikatif berbasis data lapangan yang akurat.

Hasil simposium nantinya akan menjadi pijakan dalam merancang arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih berpihak kepada rakyat, khususnya dalam memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.

Ia pun berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, gereja, dan akademisi guna mewujudkan Bumi Kasuari yang damai, inklusif, dan berdaya saing.

Sumber: Rilis