Gubernur Papua Barat Tutup Rakornis Bappeda, Tekankan Arah Strategis Pembangunan 2027

MANOKWARI - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, resmi menutup Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepala Bappeda Kabupaten se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari.

Dalam penutupan yang digelar di Hotel Vitta, Selasa (26/4/2026), Dominggus menegaskan bahwa Rakornis tersebut menghasilkan berbagai arahan strategis dan kesepakatan penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah menuju tahun 2027.

Menurutnya, arah kebijakan pembangunan nasional 2027 berfokus pada percepatan pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan sektor industri. Namun demikian, implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah Papua Barat.

Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan di daerah tertinggal seperti Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni.

“Fokus pembangunan nasional harus diterjemahkan secara tepat sesuai kondisi daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Barat,” ujarnya.

Dominggus juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi serta konsistensi dokumen perencanaan daerah. Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kabupaten yang belum menetapkan RPJMD serta belum optimal dalam penyelarasan renstra dan indikator kinerja.

Kondisi tersebut dinilai harus segera dibenahi karena menjadi syarat utama dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Belanja daerah diminta lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Komposisi belanja harus terus diarahkan untuk meningkatkan porsi layanan publik dibanding belanja penunjang,” tegasnya.

Rakornis juga membahas penguatan tata kelola data dan sistem perencanaan berbasis digital, termasuk optimalisasi penggunaan SIPD, SIPPP, SIKD, dan E-Dalev, serta penguatan peran walidata daerah.

Selain itu, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, antara lain pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, penyelesaian program yang belum tuntas, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap program prioritas Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif.

Dominggus menyebut berbagai masukan dari pemerintah kabupaten, khususnya terkait percepatan pembangunan infrastruktur dan program berbasis potensi lokal, menjadi bahan penting bagi pemerintah provinsi dalam menyusun arah pembangunan ke depan.

Rakornis tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya penyelarasan agenda prioritas pembangunan tahun 2027, penguatan sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten, serta peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan tema RKPD Tahun 2027 sebagai landasan utama dalam perencanaan pembangunan.

“Dengan semangat otonomi khusus, mari kita wujudkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ucapnya.

Di akhir kegiatan, Dominggus menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, panitia, dan peserta yang telah berpartisipasi aktif.

“Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rakornis Kepala Bappeda Kabupaten se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup,” pungkasnya.

Sumber: Rilis