Teluk Bintuni Catat Penurunan Kemiskinan Ekstrem Tertinggi di Papua Barat

TELUK BINTUNI - Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dinilai berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data strategis Papua Barat yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Mei 2026, angka kemiskinan ekstrem di Teluk Bintuni turun drastis dari 18,07 persen pada 2024 menjadi 12,21 persen pada 2025, dan kembali menurun menjadi 5,86 persen pada 2026.

Capaian tersebut diungkapkan Kepala BPS Papua Barat, Merry, dalam kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) dan RKPD Papua Barat Tahun 2027 di Manokwari, Kamis (7/5/2026).

Menurut Merry, Teluk Bintuni menjadi daerah dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem paling signifikan di Papua Barat selama periode 2024–2026.

“Kabupaten yang paling berhasil melakukan penekanan angka kemiskinan ekstrem dari periode 2024–2025 hingga 2025–2026 adalah Kabupaten Teluk Bintuni. Penurunannya berhasil mencapai 5,86 persen,” ujarnya.

Ia menyebut, capaian tersebut menempatkan Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah dengan keberhasilan terbaik dalam pengentasan kemiskinan ekstrem secara nasional.

“Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Teluk Bintuni mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 5 sampai 6 persen. Ini patut diapresiasi,” kata Merry.

BPS menilai keberhasilan itu tidak terlepas dari penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar intervensi program pengentasan kemiskinan oleh Pemkab Teluk Bintuni. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

“Dengan menggunakan DTSEN desil 1 sampai 4 untuk intervensi program, maka percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berjenjang,” jelasnya.

Meski demikian, Merry mengingatkan bahwa upaya menekan angka kemiskinan harus terus dibarengi program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan dukungan modal usaha.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam menjalankan program keberpihakan bagi masyarakat.

Selain itu, BPS mendorong pemerintah daerah menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan BPS setempat agar pemanfaatan data sosial ekonomi dapat lebih optimal dalam mendukung kebijakan pembangunan.

“Kita berharap angka kemiskinan ekstrem di wilayah Papua Barat terus mengalami penurunan,” pungkasnya.

Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dinilai layak kembali menerima dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.

Sumber: Rilis