KPK RI Lakukan Observasi Antikorupsi di Kabupaten Manokwari

MANOKWARI, kabarnusantara.co- Komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan observasi calon kabupaten percontohan antikorupsi di kabupaten Manokwari di sasana karya kantor bupati manokwari Rabu (11/9/2024). 

Bupati manokwari Hermus Indou mengatakan observasi percontohan kabupaten antikorupsi dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang berbagai komponen dan indikator untuk menjadi percontohan Kabupaten antikorupsi. 

Menurut dia, kegiatan ini agar meningkatkan tata kelola pemerintahan lebih baik sesuai perundang-undangan dan bersih dari KKN. 

"Kegiatan ini Sangat penting, karena dengan adanya sosialisasi ini pemerintah Kabupaten manokwari dapat mengetahui kekurangan, kelemahan serta mendapatkan saran dan masukan serta rekomendasi dalam rangka mewujudkan manokwari anti korupsi, " Ujarnya. 

Kepercayaan KPK kepada pemerintah manokwari sebagai salah satu percontohan tentu merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibuktikan kepada masyarakat kabupaten manokwari. 

"Menjadi kabupaten anti korupsi tidaklah mudah karena harus memenuhi semua indikator dan ditentukan KPK RI. Walaupun berat kita harus bisa, karena kalau tidak bisa maka kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan oleh pemerintah pusat, " Paparnya. 

Dia berharap Sosialisasi dan Program pembinaan akan terus dilakukan untuk mencapai indikator bisa secara bertahap bisa memenuhi dengan baik. 

Sehingga harus dimulai dari perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban harus baik. 

Sementara, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso mengatakan kabupaten manokwaei merupakan usulan dari pemerintah provinsi. 

"Apakah sudah siap mempunyai komitmen dari semua jajaran menjadibkabupatwn antikorupsi. Bukan hanya bupati, DPRD dan jajaran melainkan juga seluruh Stakeholder yang ada untuk menjadikan manokwari sebagai antikorupai," Paparnya. 

Kata dia, jika manokwari memenuhi syarat menjadi kabupaten anti korupsi maka pada 2025 akan dilakukan bimbingan teknis lanjutan. 

"Harus memenuhi 6 komponen dan 19 indikator, harus dipenuhi daerah anti korupsi. Kalaupun sudah dinyatakan memenuhi syarat sebagai kabupaten anti korupsi, bilamana tersandung kasus korupsi maka statusnya akan dicabut, " Katanya. 

Kalau memang kabupaten yang terpilih provinsi akan menyiapkan anggaran lebih bagi daerah yang memenuhi kabupaten antikorupsi. 

Observasi calon kabupaten antikorupsi yang dilakukan KPK RI akan dilakukan didalam ruangan dan juga akan dilakukan survei lapangan yakni mengunjungi sejumlah OPD.(dri)