BPJamsostek Manokwari Salurkan Santunan Kematian Pekerja Rentan, Total Manfaat Capai Rp19 Miliar

MANOKWARI - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Manokwari menyalurkan santunan jaminan kematian bagi pekerja rentan di wilayah Papua Barat, Senin (27/4/2026), usai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah.

Kepala BPJamsostek Manokwari, Gery Dame Malelak, menjelaskan bahwa program perlindungan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mendaftarkan para pekerja rentan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Di tahun 2025, tercatat sekitar 600 pekerja rentan telah menerima manfaat dari program ini dengan total santunan yang telah disalurkan mencapai kurang lebih Rp19 miliar,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 saat ini masih dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait penetapan peserta baru pekerja rentan yang akan mendapatkan perlindungan.

“Semoga program ini terus berlanjut agar para pekerja di Provinsi Papua Barat, khususnya kelompok rentan, tetap mendapatkan perlindungan optimal dari jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Gery menjelaskan, kategori pekerja rentan mengacu pada surat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yakni pekerja dengan penghasilan dan kondisi sosial yang tidak menentu.

“Kelompok ini meliputi petani, nelayan, tukang ojek, hingga penjual pinang. Mereka menjadi fokus kami bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat,” jelasnya.

Untuk penyaluran santunan kali ini, mayoritas penerima merupakan pekerja sektor pertanian yang berdomisili di Manokwari. Namun secara keseluruhan, data sekitar 30.000 pekerja rentan yang terdaftar tersebar di tujuh kabupaten di wilayah Papua Barat.

Dari sisi cakupan, pada tahun 2025 program ini berhasil mencapai 84 persen secara provinsi, menempatkan Papua Barat sebagai salah satu dari empat provinsi terbaik dari total 38 provinsi di Indonesia dalam penyelenggaraan program tersebut.

Meski demikian, pada tahun 2026 terjadi sedikit penurunan cakupan karena proses administrasi dan penganggaran yang masih berjalan.

“Setelah SK ditetapkan dan penganggaran selesai, kami optimistis persentase cakupan akan kembali meningkat, sesuai hasil evaluasi dari Kemendagri,” pungkasnya.

Penulis: Kabarnusantara.co