DBH Migas Otsus Papua Barat Akan Dipangkas 81 Persen, Gubernur Mandacan Minta Bertemu Menkeu

MANOKWARI - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memperjuangkan agar Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua Barat pada 2027 tidak dipangkas hingga 81 persen. Penurunan alokasi tersebut dinilai berpotensi berdampak besar terhadap pembiayaan pembangunan.

Dominggus mengungkapkan, alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat pada 2026 mencapai Rp2,6 triliun. Namun, pada 2027, jumlah tersebut diproyeksikan turun drastis menjadi sekitar Rp490 miliar.

Hal itu disampaikan Dominggus saat ditemui wartawan usai mengantarkan Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia kembali ke Jakarta di Bandar Udara Rendani, Manokwari, Selasa (27/10/2026).

Menurut Dominggus, dirinya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo saat bertemu dalam sebuah kesempatan. Ia juga menjelaskan kondisi yang dihadapi Papua Barat akibat penurunan alokasi dana tersebut.

“DBH Migas Otsus untuk tahun 2026 itu Rp2,6 triliun. Kemudian untuk 2027 berkurang 81 persen. Bayangkan, dari Rp2,6 triliun, kita hanya bisa dapat sekitar Rp490 miliar saja,” ujar Dominggus.

Ia menegaskan, DBH Migas Otsus merupakan hak daerah yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan berbagai program pemerintah.

Dominggus mempertanyakan dasar pengurangan tersebut, terutama karena menurutnya produksi gas dari proyek BP Tangguh di Teluk Bintuni tidak mengalami penurunan, bahkan disebut masih meningkat.

“Kalau misalnya produksi BP Tangguh berkurang, mungkin bisa dimengerti. Tetapi, produksi tidak berkurang, bahkan tetap naik. Kenapa harus dikurangi?” katanya.

Untuk memperjuangkan persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan guna meminta waktu pertemuan.

Dominggus berharap pertemuan itu dapat melibatkan dirinya bersama tujuh bupati di Papua Barat. Dengan demikian, pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten dapat menyampaikan secara langsung dampak pengurangan DBH Migas Otsus serta meminta penjelasan mengenai kebijakan alokasi tersebut.

Menurutnya, pembagian DBH Migas Otsus telah memiliki skema persentase yang disepakati, baik untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten, termasuk daerah penghasil dan bukan penghasil.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi daerah sebelum menetapkan pengurangan alokasi dalam jumlah besar.

“Kita sudah buat surat meminta waktu kepada Menteri Keuangan, sehingga gubernur bersama tujuh bupati di Papua Barat bisa bertemu untuk menyampaikan hal ini,” ujarnya.

Selain menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Keuangan, Dominggus juga telah membicarakannya dengan Menteri Dalam Negeri. Ia menyebut Mendagri memberikan respons positif dan menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan dengan Menteri Keuangan.

Dukungan tersebut diharapkan membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar persoalan pengurangan DBH Migas Otsus dapat dibahas secara menyeluruh.

Dominggus menilai, pengurangan alokasi DBH Migas Otsus hingga 81 persen akan menjadi tantangan serius bagi Papua Barat. Dari alokasi Rp2,6 triliun pada 2026, daerah diperkirakan hanya menerima sekitar Rp490 miliar pada 2027.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp2,11 triliun dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

“Bayangkan 81 persen dipotong. Dari Rp2,6 triliun, kita hanya bisa dapat Rp400-an miliar. Berarti sekitar Rp2,1 triliun ditarik ke pusat,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, mengingat DBH Migas Otsus menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi pembangunan di Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat kini menantikan kesempatan bertemu Menteri Keuangan dengan harapan ada penjelasan dan solusi atas rencana penurunan alokasi tersebut.

Penulis: Kabarnusantara.co