Pemkab Teluk Bintuni Gerak Cepat Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Bupati Instruksikan Pengendalian Inflasi

TELUK BINTUNI - Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bergerak cepat mengantisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (21/4/2026), di Aula II Kantor Bupati Teluk Bintuni, SP3 Manimeri.

Rapat dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, didampingi Plt Sekda Ir. Ida Bagus Putu Suratna, Ketua DPRD Romilus Tatuta, Kepala Bappelitbangda Rifaldhi Kwando, serta diikuti para asisten dan pimpinan OPD terkait.

Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi atas kenaikan harga BBM non-subsidi yang diberlakukan sejak 20 April 2026 oleh PT Pertamina (Persero), sekaligus merespons dinamika ekonomi global yang berpotensi mendorong inflasi di daerah.

Sejumlah jenis BBM mengalami kenaikan signifikan, di antaranya Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter, serta Dexlite yang naik menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter.

Dalam arahannya, Bupati Yohanis Manibuy menegaskan pentingnya langkah antisipatif dari seluruh jajaran pemerintah daerah guna menekan dampak lanjutan terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat.

Ia menginstruksikan OPD terkait untuk terus memantau perkembangan harga serta mengendalikan inflasi secara berkala. Salah satu langkah konkret adalah melakukan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi (HET) BBM di tingkat kios pengecer agar tidak terjadi disparitas harga yang tinggi.

“Dinas Perindagkop agar memantau harga yang melampaui batas dan melaporkan secara berkelanjutan,” tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga meminta keterlibatan aktif Forkopimda dan seluruh instansi terkait untuk ikut mengawasi distribusi barang dan memantau harga komoditas di pasar lokal, guna mencegah lonjakan harga serta menjaga kelancaran pasokan.

Melalui TPID, pemerintah daerah juga didorong untuk segera mengambil langkah strategis seperti kerja sama antar daerah, pelaksanaan operasi pasar murah, penyusunan neraca komoditas pangan strategis, serta integrasi data pangan bersama distributor.

Bupati turut menekankan pentingnya pengawasan lapangan secara berkelanjutan guna memastikan ketersediaan stok dan mencegah praktik penimbunan oleh pelaku usaha.

“Saya ajak kita semua untuk melakukan monitoring secara rutin agar stok tetap aman dan tidak terjadi penimbunan,” ujarnya.

Tak hanya itu, penguatan sektor pangan dan pengaktifan kembali satgas pangan juga menjadi perhatian, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi dan harga.

Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat, serta pelaku usaha dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, sehingga masyarakat tetap terlindungi dari dampak kenaikan BBM.

“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama dan respons cepat dari semua pihak. Kita harus pastikan stok aman dan harga tetap stabil,” pungkasnya.

Sumber: Rilis