Serah Terima Jabatan Kepala BPKAD Papua Barat, Otto Parorongan Resmi Gantikan Agus Nurrodi

MANOKWARI - Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat resmi beralih dari Agus Nurrodi kepada Otto Parorongan. Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Manokwari, Rabu (4/11/2026), sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.800.1.3/12 tanggal 29 Oktober 2026.

Dalam prosesi tersebut, Agus Nurrodi yang sebelumnya menjabat Kepala BPKAD menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Otto Parorongan sebagai pejabat baru. Pergantian ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dalam sambutannya, Agus Nurrodi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur, serta Sekretaris Daerah atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan selama menjalankan tugas di BPKAD.

Ia mengungkapkan, penugasan barunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Papua Barat menjadi kesempatan untuk mengembangkan pengabdian di bidang pekerjaan yang berbeda setelah hampir 35 tahun berkecimpung dalam urusan keuangan pemerintahan.

"Pada 1 Februari 2027 nanti, genap 35 tahun saya menjadi pegawai negeri sipil. Selama ini saya selalu berkecimpung di bidang keuangan. Karena itu, saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk berkarya di area pekerjaan yang baru," ungkap Agus.

Agus juga merefleksikan perjalanan pengabdiannya selama kurang lebih 13 tahun di BPKAD Papua Barat, sejak Mei 2013 hingga akhir Oktober 2026. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih selama bertugas tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh jajaran.

Bidang anggaran, misalnya, dinilai memiliki beban kerja yang sangat tinggi sepanjang 2026. Setelah menyelesaikan APBD induk, jajaran langsung melanjutkan proses pergeseran anggaran, penyesuaian terkait sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Otsus, hingga mempersiapkan RAPBD 2027.

Sementara itu, bidang perbendaharaan berhasil menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru dengan sistem daftar periksa pelayanan pencairan dana. Bidang akuntansi juga berhasil menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu, yang turut mendukung Pemerintah Provinsi Papua Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun bidang PK3 dinilai berhasil menyelesaikan laporan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) sehingga mendukung kelancaran proses pencairan dana dari pemerintah pusat. Sedangkan sekretariat turut berperan menjaga kelancaran operasional dan pelayanan administrasi BPKAD.

"Semua keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan loyalitas Bapak-Ibu semuanya. Ini bukan keberhasilan saya sendiri, tetapi kerja kolektif seluruh jajaran. Tanpa dukungan teman-teman, saya tidak mungkin bisa menyelesaikan semua pekerjaan tersebut," katanya

Agus menegaskan, pengelolaan keuangan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).

Ia menyebutkan, lebih dari 60 persen APBD Papua Barat diarahkan untuk kepentingan dan kemaslahatan Orang Asli Papua. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPKAD Papua Barat yang baru, Otto Parorongan, dalam sambutannya mengharapkan dukungan dan kerja sama seluruh jajaran dalam menjalankan amanah tersebut.

Otto mengakui perjalanan kariernya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melewati sejumlah bidang tugas, mulai dari sektor kesehatan, biro umum, hingga urusan kepemudaan dan olahraga. Ia juga pernah mendapat kepercayaan menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Umum sebelum menduduki jabatan definitif sebagai asisten.

Dengan pengalaman tersebut, Otto berharap seluruh jajaran BPKAD dapat membangun sinergi dan memberikan dukungan penuh dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab baru.

"Saya membutuhkan dukungan dari kita semua untuk menyukseskan program-program prioritas Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Sekda. Saya berharap kebersamaan dan kerja sama yang baik dapat terus terjaga," ujarnya.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan tidak mengganggu ritme kerja BPKAD Papua Barat, terutama dalam menghadapi agenda penyusunan anggaran 2027, penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan, serta penertiban aset daerah.

Dengan kepemimpinan baru, BPKAD diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan di Papua Barat. 

Penulis: Kabarnusantara.co