Rawat Toleransi, Pemprov Papua Barat Berangkatkan 210 Peserta Ziarah Keagamaan

MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat toleransi, kerukunan dan kebersamaan antarumat beragama melalui Program Ziarah Keagamaan Tahun 2026.

Kegiatan tersebut resmi dilepas Gubernur Papua Barat, Dr. Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., dalam acara yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (24/9/2026).

Kepala Biro Kesra Provinsi Papua Barat, Dirsia Natalia Atururi, SE., MM., dalam laporannya mengatakan program ziarah keagamaan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi, khususnya dalam menjamin kebebasan beragama sekaligus menjaga kerukunan antarumat beragama.

Menurutnya, kegiatan tersebut berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, visi dan misi Gubernur Papua Barat, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesra Tahun 2026.

"Ziarah keagamaan ini bertujuan meningkatkan iman dan takwa, sekaligus mempererat persaudaraan dan kerukunan umat beragama di wilayah Papua Barat," ujarnya.

Tahun 2026, sebanyak 210 peserta dari tujuh kabupaten di Papua Barat mendapat kesempatan mengikuti program tersebut. Mereka terdiri atas 88 peserta umrah ke Tanah Suci Mekkah, 91 peserta ziarah umat Kristiani ke Tanah Suci Yerusalem, 16 peserta ziarah umat Hindu ke India, serta 15 peserta ziarah umat Buddha ke China.

Untuk peserta umat Hindu, dari 16 orang yang sebelumnya terdaftar, satu peserta meninggal dunia sehingga jumlah yang diberangkatkan menjadi 15 orang.

Pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat. Khusus peserta umat Hindu dan Buddha bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan ziarah umat Kristiani ke Yerusalem bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar satu persen.

Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan program ziarah lintas agama tersebut bukan hal baru. Program itu telah dirintis sejak periode pertamanya memimpin Papua Barat pada 2003.

Saat itu, pemerintah memfasilitasi para pendeta, pastor dan tokoh agama Kristen dan Katolik untuk berziarah ke Yerusalem, sementara umat Islam difasilitasi untuk menunaikan ibadah haji yang kini disesuaikan menjadi program umrah.

"Ini adalah wujud dari upaya pemerintah menjaga toleransi, kerukunan, kebersamaan, serta persatuan dan kesatuan di antara semua suku, agama, ras dan adat budaya di Papua Barat," kata Dominggus.

Ia menilai perjalanan ke tanah suci bukan sekadar perjalanan fisik menuju tempat yang memiliki nilai sejarah keagamaan. Menurutnya, ziarah juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk melakukan refleksi diri, memperdalam penghayatan iman, mengenang sejarah perjalanan keagamaan, serta menumbuhkan semangat baru untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Dominggus berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga kesehatan dan disiplin serta mengikuti seluruh arahan panitia, pendamping dan pihak yang bertanggung jawab selama perjalanan.

"Jagalah nama baik Provinsi Papua Barat. Tunjukkanlah sikap santun, disiplin, toleransi, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan," pesannya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan pembangunan bidang keagamaan memiliki kedudukan penting dan strategis. Pembangunan, kata pemerintah, tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbentuknya masyarakat yang memiliki moral, integritas, kepedulian sosial dan kehidupan spiritual yang baik.

Di akhir kegiatan, Gubernur Dominggus Mandacan secara resmi melepas seluruh peserta Ziarah Keagamaan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 dan mendoakan agar mereka mendapat perlindungan, kesehatan, keselamatan serta kelancaran sejak keberangkatan hingga kembali berkumpul bersama keluarga di Papua Barat.

Penulis: Kabarnusantara.co