Minta Segera Dilantik, BPC Fakfak Merasa Tak Dapat Ruang di Musda VI BPD HIPMI Papua Barat

MANOKWARI - Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Fakfak di Provinsi Papua Barat menyampaikan keberatan atas tidak diberikannya ruang bagi perwakilan mereka dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI Papua Barat. 

Ketua Umum BPC Hipmi Fakfak, Moh. Ali Sagara kepada awak media via Telepon menyatakan pihaknya menilai proses menuju pelaksanaan Musda tidak transparan dan merugikan kader lokal, khususnya pengusaha muda asli Papua.

Moh Ali Sagara mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum menerima kepastian mengenai keikutsertaan dalam Musda. Ia menyebut hal ini menimbulkan dugaan bahwa suara dari BPC Fakfak sengaja diabaikan.

“Hingga sekarang kami belum mendapat kabar terkait pelantikan maupun keikutsertaan dalam Musda. Ini mengindikasikan bahwa BPC Fakfak tidak diberikan ruang suara dalam forum ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BPC Fakfak sebelumnya telah mengusulkan agar pelantikan dilakukan pada Selasa, 6 November 2025, bersamaan dengan BPC Manokwari Selatan. Namun rencana tersebut batal terlaksana karena berbagai kendala internal.

Menurutnya, sejumlah alasan disampaikan pihak BPD, mulai dari ketidakhadiran Ketua Umum hingga lemahnya koordinasi pengurus di tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan pelantikan BPC Fakfak belum bisa dilaksanakan.

Lebih jauh, ia juga menyoroti adanya kelompok tertentu yang dinilai berupaya menghambat kader asli Papua dalam mengikuti proses Musda HIPMI Papua Barat. 

Ia mengungkapkan, hingga kini pihaknya tidak diberikan kejelasan mengenai validitas Kartu Tanda Anggota (KTA) seluruh BPC sebagai dasar keikutsertaan dalam Musda.

“Kami curiga data itu hanya digunakan untuk melengkapi syarat Musda tanpa ada transparansi. Kami seperti ditutupi dan tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai permintaan resmi BPC Fakfak, ia menyebut pihaknya mendesak agar Musda ditunda hingga pelantikan pengurus baru dilakukan. Selain itu, seluruh data KTA harus dicek ulang agar tidak ada penyalahgunaan.

Ia juga menyampaikan kemungkinan sikap BPC Fakfak apabila Musda tetap dipaksakan digelar tanpa melibatkan mereka.

“Jika kami tidak diberi ruang, kami meminta BPD segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Ini bukan hanya soal organisasi, tapi juga soal harga diri kami sebagai anak-anak negeri Papua,” ucap Moh Ali Sagara.

Ia menjelaskan pihaknya berasal dari keluarga yang memiliki posisi terhormat di Kabupaten setempat, sehingga pengabaian terhadap suara BPC Fakfak dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat pengusaha muda Papua.

Editor: Kabarnusantara.co