Gubernur Papua Barat Minta Massa Penolak PSN dan Militerisme di Manokwari Sampaikan Aspirasi Lewat Jalur Resmi

MANOKWARI - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meminta massa aksi penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan militerisme agar menyampaikan aspirasi secara tertib melalui lembaga resmi seperti DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

Permintaan itu disampaikan Dominggus saat iring-iringan kendaraannya sempat diadang massa aksi di pertigaan lampu merah Haji Bauw, Wosi, Manokwari, Kamis (7/5/2026).

Dalam situasi tersebut, gubernur bahkan turun langsung dari kendaraan untuk menemui para pendemo dan berdialog secara terbuka.

“Bapak mau lewat, kalian silahkan sampaikan aspirasi, sudah ada DPR dan MRP,” ujar Dominggus di hadapan massa aksi.

Dominggus menegaskan pemerintah tidak melarang penyampaian pendapat di muka umum selama dilakukan secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Saya minta kalian tetap tenang, jangan terpancing emosi dan anarkis,” tuturnya.

Aksi demonstrasi di kawasan lampu merah Haji Bauw sempat memanas ketika massa berupaya melakukan long march sambil menyampaikan orasi. Namun, pihak kepolisian tidak mengizinkan long march dilakukan sehingga terjadi ketegangan antara aparat keamanan dan massa aksi.

Situasi kemudian ricuh dan aparat kepolisian melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa serta mengendalikan situasi di lokasi.

Upaya mediasi juga sempat dilakukan setelah Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Petrus Makbon, anggota DPR Papua Barat Fraksi Otsus, Mudasir Bogra, serta Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, tiba di lokasi untuk menemui para pendemo. Namun, upaya mediasi tersebut ditolak oleh massa aksi.

Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di pertigaan lampu merah Haji Bauw lumpuh total. Polisi kemudian mengalihkan kendaraan melalui jalur Wosi Dalam dan Jalan Pasir, Pasar Wosi.

Penulis: Kabarnusantara.co