Evaluasi BPK Harus Jadi Pedoman Perangkat Daerah Papua Barat

MANOKWARI – Hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran birokrasi. 

Hal ini ditekan agar kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali di masa kerja yang baru.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinusa, meminta agar seluruh pimpinan perangkat daerah mengikuti proses pemeriksaan BPK yang sementara berjalan. Dimana pemeriksaan yang dilakukan BPK saat ini memasuki tahap penutupan sementara sembari menunggu laporan keuangan yang lebih spesifik.

"Bagi pimpinan Perangkat Daerah yang terdapat temuan pada pemeriksaan awal, kami minta dengan hormat agar segera diselesaikan, baik itu masalah administrasi maupun hal lainnya," ujar Melkias saat memimpin apel gabungan di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Jumat (13/3/2026).

Ia menambahkan bahwa penyelesaian yang cepat akan sangat membantu kelancaran proses audit berikutnya. Menurutnya, audit bukan sekadar rutinitas, melainkan instrumen penting untuk mengevaluasi apakah kinerja Pemerintah Papua Barat sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melkias berharap setiap hasil evaluasi dari pihak luar, khususnya BPK, dapat dijadikan pedoman kerja yang konkret. Selain itu, efektivitas kerja pemerintah semakin meningkat dan potensi kesalahan yang sama dapat diminimalisir.

Selain fokus pada masalah audit, Dia juga memberikan apresiasi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunjukkan dedikasi tinggi melalui kehadiran mereka dalam apel gabungan.

Menurutnya, konsistensi ASN yang hadir mengikuti aktivitas kerja mulai dari Senin hingga Jumat sesuai jam kerja yang ditentukan adalah modal awal yang baik. Kedisiplinan ini dipandang sebagai bentuk kesiapan mental ASN dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.

Penulis : kabarnusantara.co