Tolak Pemotongan DBH Migas 81 Persen, Aliansi Masyarakat Adat dan Kontraktor Papua Barat Gelar Aksi Damai

MANOKWARI - Rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk Papua Barat hingga 81 persen pada 2027 menuai penolakan. Gabungan organisasi masyarakat yang terdiri dari KNPI, PAL KOAP, dan Parjal menggelar aksi damai di Manokwari, Senin (9/11/2026).

Aksi yang dipimpin Ketua Umum PAL KOAP, Alex Septinus Wonggor, bersama Sekretaris PAL KOAP, Lewis Wanggai, tersebut menyasar sejumlah instansi strategis, yakni Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Kantor Perwakilan Keuangan Papua Barat, DPR Papua Barat, dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

Massa aksi menilai rencana pemotongan DBH Migas hingga 81 persen akan berdampak serius terhadap kemampuan fiskal daerah, terutama dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan berbagai program pelayanan masyarakat.

Dalam orasinya, Alex Septinus Wonggor mengatakan Papua Barat masih membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Di Papua Barat, Papua khususnya, kami memang sangat membutuhkan yang namanya infrastruktur dan juga pembangunan-pembangunan untuk kami juga bisa maju seperti provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PAL KOAP, Lewis Wanggai, menegaskan bahwa dampak pemotongan DBH Migas tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengingatkan, jika kondisi fiskal daerah yang sudah dirasakan tahun ini semakin diperberat dengan pemotongan hingga 81 persen pada 2027, maka dampaknya terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat akan semakin besar.

"Adanya potongan DBH Migas sebesar 81 persen, maka yang menjadi korban adalah kita semua. Tahun ini saja kami sudah merasakan dampak yang sangat luar biasa. Apalagi tahun depan benar-benar terjadi potongan DBH Migas 81 persen, maka itu lebih parah lagi," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak Presiden Republik Indonesia membatalkan dan mengevaluasi rencana pemotongan DBH Migas Otsus Papua Barat tahun 2027.

Kedua, menuntut kepastian pemenuhan hak fiskal daerah penghasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2021.

Ketiga, mendesak Menteri Keuangan membuka ruang audiensi dan dialog resmi bersama seluruh elemen pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat guna membahas kebijakan tersebut.

DPR Papua Barat Terima Aspirasi

Aksi massa kemudian diterima langsung Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, didampingi Wakil Ketua IV Frits Indou serta anggota DPR Papua Barat Agustinus Orocomna, Mudasir Bogra, dan Musa Naa.

Dalam kesempatan itu, Orgenes menyampaikan bahwa DPR Papua Barat menerima aspirasi yang disampaikan aliansi masyarakat dan berkomitmen menindaklanjutinya.

Ia mengatakan DPR Papua Barat telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk mendorong pembentukan tim yang nantinya membawa aspirasi masyarakat Papua Barat ke Jakarta.

Menurut Orgenes, perjuangan mempertahankan hak fiskal daerah membutuhkan keterlibatan dan keterwakilan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, DPR, MRP, serta organisasi masyarakat.

"Kalau kita bicara Otsus, ini menyangkut banyak kepentingan orang. Karena itu, harus ada keterwakilan yang kita berangkatkan ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Orgenes juga mempertanyakan besarnya alokasi DBH Migas yang diterima daerah dibandingkan dengan potensi dan hasil sumber daya alam yang dimiliki Papua Barat.

Ia menilai aspirasi masyarakat tersebut perlu diperjuangkan bersama agar pembagian DBH Migas dapat kembali memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.

Lebih lanjut, Orgenes mengungkapkan DPR Papua Barat secara resmi telah menyurati Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan untuk meminta waktu audiensi di Jakarta.

"Kami sudah menyurati Presiden dan juga Menteri Keuangan untuk meluangkan waktu bagi kita melakukan audiensi di Jakarta. Kita tunggu waktunya, dan mari sama-sama mendukung perjuangan ini supaya DBH Migas bisa kembali normal," katanya.

Orgenes memastikan aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada pimpinan DPR Papua Barat untuk ditindaklanjuti.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Barat bergandengan tangan memperjuangkan kepastian hak fiskal daerah, mengingat kebijakan DBH Migas berkaitan langsung dengan kapasitas pembiayaan pembangunan dan kepentingan masyarakat di Papua Barat.

Aksi berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai, dengan harapan pemerintah pusat membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali rencana kebijakan pemotongan DBH Migas tersebut.

Penulis: Kabarnusantara.co