Doktor Agus Sumule Sarankan Bentuk Sekretariat Bersama Asosiasi Gubernur Tanah Papua dan Fordasi

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Akedemisi Universitas Papua (Unipa) Manokwari Papua Barat Dr Ir Agus I Sumule sarankan pembentukan sekretariat bersama Asosiasi Gubernur di Tanah Papua maupun Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) daerah Khusus dan Istimewa. 

Menurut dia, Hal penting yang harus di miliki oleh Asosiasi Gubernur tanah Papua dan Fordasi daerah khusus dan istimewa adalah sekretariat yang berfungsi sebagai monitoring isu strategis yang bisa ditindaklanjuti pemerintah. 

‘’Kalau punya sekretariat pasti banyak teman yang akan membantu, kepala sekretariat orang pemerintah, anggotanya dari LSM, akademisi, sehingga akan kaya ide serta gagasan yang bisa dijadikan rujukan pemerintah daerah,’’ kata Sumule, Kamis (28/9/2023). 

Dia menyarankan untuk asosiasi Gubernur di Tanah Papua bisa memilih Manokwari sebagai lokasi sekretariat, Sementara untuk anggota Fordasi bisa memilih daerah yang lebih mudah aksebilitasnya. 

Fungsi sekretariat bersama tersebut, lanjut dia, sebagai tempat untuk mencari informasi terkait kelebihan dan kekurangan daerah yang bisa diselesaikan oleh daerah lain sebagai bentuk kerjasama yang berkelanjutan. 

"Sekretariat ini tidak bisa melakukan intervensi terhadap pemerintah, sifatnya hanya memberikan saran dan masukan. Kejasama antar daerah sangat baik, namun jika tidak di tindaklanjuti secara serius tentu akan percuma," lanjut dia. 

Dia mencontohkan, untuk kerjasama bidang pendidikan, dimana untuk memenuhi jumlah Guru di tanah Papua dengan jumlah Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan masih sangat minim.

Kerjasama bisa di lakukan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah dikenal dengan kota Pendidikan di Indonesia. 

"Untuk memenuhi guru bisa saja kerjasama kita dengan Jogja atau Aceh lebih intensif untuk memenuhi kekurangan guru di Papua," tuturnya. 

Sementara itu, Kerjasama antar daerah di Papua bisa di lakukan, dirinya mencontohkan Manokwari yang memiliki Pabrik semen bisa diajak kerjasama oleh pemerintah daerah pegunungan yang notabene harganya sangat mahal. 

"Kerjasama pemerintah antara Papua Barat dan Provinsi Papua Pegunungan bisa dalam bentuk subsidi ongkos angkut dari pemerintah," ujarnya. 

Dia menegaskan, untuk melihat kondisi tersebut dibutuhkan tim khusus yang melakukan kajian dan pengumpulan informasi yang bekerja bersama dalam satu sekretariat. (Tri)