1.002 Honorer Papua Barat Akan Jalani Ujian CAT Bulan ini

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk segera menuntaskan proses pengangkatan pegawai honorer. Sebanyak 1.002 tenaga honorer dijadwalkan akan mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT) yang dilaksanakan pada bulan Januari 2026 ini.

Kabar baik tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat memimpin apel khusus di hadapan para pimpinan OPD dan ribuan tenaga honorer pada Selasa (6/1/2026).

Dalam arahannya, Gubernur Dominggus Mandacan meminta kepada seluruh tenaga honorer yang terakomodir dalam kuota 1.002 tersebut untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri dengan matang.

"Proses panjang telah dilalui, dan akhirnya 1.002 honorer ini akan diangkat menjadi PPPK (P3K) dan CPNS. Semuanya wajib mengikuti ujian CAT di Kantor BKN Regional XIV Manokwari dalam waktu dekat," ujar Dominggus.

Selain formasi 1.002 honorer, terdapat pula formasi 297 CPNS yang akan mengikuti tahapan ujian serupa. Setelah proses ujian selesai, pemerintah akan segera melanjutkan dengan penyerahan SK dan penetapan NIP untuk penempatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Papua Barat.

Gubernur juga memberikan instruksi keras kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar mulai tahun 2026, tidak boleh ada lagi penerimaan tenaga honorer baru.

"Sesuai instruksi pemerintah pusat untuk menyelesaikan sisa honorer yang belum terakomodir, maka di tahun 2026 tidak ada lagi penerimaan honorer baru. Apabila masih terjadi, maka pembiayaannya tidak akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat," tegas Gubernur.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, Herman Sayori, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi intensif dengan pihak BKN Regional XIV Manokwari.

"Kami sedang berkoordinasi untuk menentukan tanggal pasti pelaksanaan tes. Namun, kami berkomitmen penuh agar ujian CAT ini tetap dilaksanakan dalam bulan Januari 2026 ini," ungkap Herman Sayori.

Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap seluruh proses administrasi dan teknis kepegawaian ini dapat berjalan lancar sehingga status kepegawaian para honorer dapat segera mendapat kepastian hukum

Penulis : kabarnusantara.co