Ketua DPR-PB: Penentuan Penjabat Gubernur Kewenangan Pusat

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat ini sudah masuk purna tugas. Sehingga perlu ada pengganti penjabat gubernur papua barat yang baru untuk menggantikannya sampai terisi pejabat Gubernur dan wakil Gubernur definitive.

Menyikapi persoalan tersebut, ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor tegas bahwa penentuan siapa yang akan menjadi penjabat gubernur papua barat merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Perlu diingat bahwa, pemerintah pusat juga punya kewenangan dalam hal penetapan atau penunjukkan seorang Pj. DPR PB juga telah menyampaikan usulan tiga nama calon penjabat gubernur Papua Barat,” ujarnya jumat (27/10/2023).

Kata dia, siapapun yang nantinya ditetapkan sebagai penjabat gubernutr papua barat oleh pemerintah pusat, DPR dan masyarakat siap mendukung dan mengawal kepentingan daerah.

“Saya merasa perlu meluruskan informasi terkait pernyataan saya soal keputusan DPRPB soal Pj gubernur yang dilansir sejumlah media. Agar informasi tersebut tak dipolitisir kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan kepentingannya,” ujarnya.

Soal keputusan tiga nama yang diusulkan DPR Papua Barat Wonggor mengaku hal itu dalam rangka melaksanakan ketentuan aturan yang diamanahkan kepada DPR sebagai lembaga politik.

“DPR Papua Barat memang memiliki kewenangan mengusulkan. Tetapi harus dipahami secara baik bahwa, itu sifatnya usulan. Bukan keputusan final. Jika diterima kita patut mengamankannya, karena persoalan Pj gubernur adalah kewenangan pemerintah pusat. Usulan kami itu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat,” katanya.

Wonggor mengajak, masyarakat Papua Barat memberikan dukungan kepada DPRPB dan Pemprov Papua Barat. Agar urusan pemerintahan tetap berjalan dengan baik. 

Adapun urusan Pj gubernur sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku. Sehingga kata dia tidak perlu ada manuver yang mengatasnamakan masyarakat adat atau kelompok sejenisnya yang justru menciptakan gesekan dan gangguan kamtibmas.(Red)