Rakornis Bidang Pendidikan Papua Barat 2025, Samakan Persepsi Menuju Papua Cerdas 2045

MANOKWARI - Rapat Koordinasi teknis (Rakornis) Bidang pendidikan se Provinsi Papua Barat Tahun 2025 melibatkan organisasi Pendidikan dan komunitas pendidikan untuk mencari solusi membangun dunia pendidikan menuji Papua Cerdas Tahun 2045 di Provinsi Papua Barat.

Hadir dalam Rakornis dinas pendidikan tersebut yakni Dinas Pendidikan Kabupaten se Papua Barat, organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Musyawarah kerja Kepala Sekolah (MKKS), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Badan Pengarah Papua (BPP) dan Universitas Papua. 

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Dowansiba menjelaskan, Rakornis yang dilaksanakan tiga hari tersebut membahas sejumlah hal terkait mewujudkan Papua Cerdas Tahun 2045. 

"Melalui rakornis ini kita samakan persepsi khususnya menuju Papua Barat Cerdas, khususnya pendidikan dijenjang SMA/SMK," ujar Barnabas Dowansiba kepada Wartawan, Jumat (25/7/2025).

Diantaranya, Kerjasama dengan Suya Institute milik Profesor Yohanes Surya untuk anak-anak, Pengratisan biaya seragam SMA/SMK bagi siswa kurang mampu, dan beasiswa untuk siswa berprestasi. 

"Kita minta agar Kabupaten se Papua Barat menyiapkan data orang asli Papua yang tidak mampu untuk gratis seragam siswa SMA dan SMK , kalau memang sudah dibayarkan maka kepala sekolah melakukan pendampingan untuk membuka rekening agar penggantian biaya seragam langsung ditransfer," terang dia.  

"Kita juga ada kerjasama bersama Prof. Surya dengan metode Gasing untuk anak Papua Barat, juga masih ada Beasiswa berprestasi seperti ADIK dan ADEM," lanjut dia. 

Sementara, untuk rencan pembuatan kartu Papua Cerdas, menurut Dowansiba, masih perlu dibahas lebih datail terkait peruntukannya agar kartu tersebut benar-benar bermanfaat untuk dunia pendidikan di daerah. 

Terlebih, dengan keterbatasan anggaran saat ini, menurutnya, hanya beberapa program beasiswa yang tetap berjalan ditambah lagi dengan penggratisan 2 unit seragam bagi setiap siswa OAP yang dianggap kurang mampu. 

"Kita harus bicarakan lebih lanjut terkait kartu papua cerdas, apak peruntukannya full gratis untuk siswa pemilik kartu tersebut. Jika anggaran mencukupi gratis biaya study ini tentu akan mengurangi angka putus sekolah di Papua Barat," tandas dia. 

Dinas pendidikan terus berupaya memperbaiki sistem pemberian bantuan ataupun beasiswa, dimaksudkan agar beasiswa tersebut benar-benar bermanfaat bagi penerima dan juga prmbangunan SDM di daerah.

Penulis: Kabarnusantara.co