Wagub Lakotani: Masyarakat Papua Barat Berhak Mendapat Pelayanan Rumah Sakit Prima

MANOKWARI - Kasus penolakan pasien yang menyebabkan meninggalnya seorang ibu hamil dan janinnya di Provinsi Papua beberapa waktu lalu mendapat perhatian luas secara nasional. 

Menyikapi kejadian memilukan tersebut, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamat Lakotani, menegaskan bahwa peristiwa serupa tidak boleh terjadi di wilayah Papua Barat.

Ditemui usai rapat di Kantor Gubernur Papua Barat, Lakotani menekankan bahwa seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi dan tanpa menolak pasien dalam kondisi apa pun.

 “Di Papua Barat tidak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien dalam keadaan apa pun. Pemerintah telah meng-cover masyarakat Papua Barat dengan BPJS dan juga program Papua Barat Sehat. Apalagi pasien dalam keadaan hamil, tidak boleh ditolak,” tegas Wakil Gubernur Lakotani, Rabu (26/11/2025).

Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan bahwa seluruh masyarakat telah mendapatkan perlindungan pembiayaan kesehatan, baik melalui skema nasional BPJS maupun program daerah Papua Barat Sehat. Dengan jaminan ini, Lakotani menyebut tidak ada alasan bagi fasilitas kesehatan untuk menolak pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan, menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga telah memperkuat sistem rujukan terpadu mulai dari tingkat Puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Penguatan sistem ini ditujukan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan maupun hambatan administrasi di lapangan.

 “Sistem rujukan terpadu telah dilakukan sehingga dapat mencegah masalah atau adanya penanganan pasien yang terlambat,” ujar Dr. Alwan.

Untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga serta mencegah terulangnya insiden penolakan pasien, Wakil Gubernur Lakotani berencana menggelar pertemuan bersama seluruh pimpinan rumah sakit baik RSUD maupun swasta serta pemerintah kabupaten di Papua Barat.

Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat komitmen pelayanan, serta memastikan bahwa masyarakat Papua Barat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan Orang Asli Papua (OAP), memperoleh pelayanan kesehatan yang prima dan manusiawi.

Penulis: kabarnusantara.co