DPD RI Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Papua Barat

MANOKWARI - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Inventarisasi Materi Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Provinsi Papua Barat.

Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional pemerintah.

Kegiatan yang digelar di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, dihadiri perwakilan pemerintah daerah, pejabat OPD, serta unsur terkait lainnya.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melalui Staf Ahli Gubernur Marthen Kocu, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komite III DPD RI.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komite III DPD RI. Kehadiran ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi undang-undang di daerah,” ujar Marthen.

Menurut Gubernur, program MBG memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan di Papua Barat yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pangan.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan inventarisasi ini sebagai bentuk pengawasan konstruktif yang akan memberikan masukan berharga bagi perbaikan implementasi program di lapangan,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat, lanjut Marthen, berkomitmen mendukung keberhasilan program MBG melalui penyediaan infrastruktur, koordinasi lintas sektor, serta pelaporan kendala dan praktik terbaik sebagai bahan evaluasi nasional.

Filep Wamafma Soroti Kualitas dan Nilai Anggaran MBG

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, dalam kesempatan itu menyoroti sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari rendahnya kualitas makanan bergizi, minimnya nilai anggaran, hingga kurangnya pemanfaatan pangan lokal.

“Kita sudah mendapat catatan terkait pelaksanaan MBG di Kota Sorong dan Manokwari. Nilai uangnya terlalu kecil untuk belanja pangan, sehingga kualitas gizi anak-anak tidak maksimal,” ungkap Filep di Lt.3 Kantor Gubernur Arfay, Manokwari.

Filep menegaskan, kebijakan nasional MBG perlu menyesuaikan kondisi geografis dan ekonomi Papua yang berbeda dengan wilayah lain.

Ia mendorong agar nilai anggaran MBG di Papua tidak disamaratakan serta memastikan pangan lokal menjadi bahan utama menu MBG agar sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

“Kita harus dorong agar nilai MBG di Papua berbeda dengan wilayah lain. Pangan lokal harus menjadi bahan utama agar program ini berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Dorong Kebijakan Afirmasi untuk Papua

Filep juga menilai pentingnya peningkatan fasilitas laboratorium gizi dan tenaga ahli gizi di setiap kabupaten/kota.

Menurutnya, perhatian terhadap gizi anak-anak Papua harus menjadi prioritas nasional karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Makan bergizi tidak boleh hanya dilihat dari menu, tapi juga dari mutu gizinya. Papua harus mendapat perhatian khusus agar tidak tertinggal,” ujarnya.

Namun demikian, Filep menyayangkan minimnya partisipasi pejabat daerah dalam kegiatan kali ini.

“Rapat kali ini kurang maksimal. Surat undangan sudah kami sampaikan seminggu lalu, tapi yang hadir hanya beberapa kepala bidang dan dua kepala dinas. Padahal kehadiran lembaga negara seperti DPD RI harus dihargai,” tegasnya.

Komite III DPD RI berencana memanggil Gubernur Papua Barat dan dinas terkait ke Jakarta untuk pendalaman data dan penyusunan rekomendasi lanjutan.

“Kami berharap kepala daerah memahami bahwa kehadiran DPD RI berarti ada hal penting yang perlu dibahas. Kesehatan dan pendidikan adalah fondasi pembangunan yang tidak boleh diabaikan,” tutup Filep Wamafma.

Penulis: Kabarnusantara.co