Pj Sekda Yacob Fonataba Bantah Pernyataan Lahan Susweni Tak Berdampak ke Masyarakat

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Yacob S. Fonataba membantah pernyataan yang menyebut lahan perkebunan Susweni Manokwari Timur, tidak memberikan dampak pada masyarakat.

"Pernyataan yang menyebutkan bahwa agar menghentikan aktivitas lahan perkebunan Susweni karena tidak berdampak ke masyarakat, itu tidak benar. Pernyataan itu tidak mendasar," kata dia, Rabu (24/4/2024). 

Fonataba menjelaskan lahan perkebunan Susweni memiliki dampak bagi ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat diwilayah tersebut. 

Pembukaan lahan Susweni pada 2022 merupakan intruksi dari Presiden Joko Widodo mengingat ketika itu sedang terjadi gejolak dunia yang berkepanjangan mulai dari perang Rusia-Ukraina yang membuat perubahan secara global.

Untuk mengantisipasi Krisis pangan Presiden Joko Widodo memerintahkan setiap daerah untuk melakukan intervensi sumber pangan lokal agar stabilitas ketahanan pangan dan juga inflasi tetap terjaga. 

"Mengantisipasi kondisi tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan untuk mencegah keadaan pertanian yang terpuruk, sehingga pemerintah daerah, TNI-Polri dan masyarakat perlu melakukan antisipasi penyediaan stok bahan pangan di daerah masing-masing," jelas Fonataba lagi. 

Berdasarkan Intruksi Presiden, lanjut Fonataba. Pj Gubernur Papua Barat ketika itu, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw merumuskan kebijakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam antisipasi inflasi dan kerawanan bahan pangan. 

"Ketika itu, Bapak Paulus Waterpauw memerintahkan untuk memanfaatkan lahan tidur milik Pemerintah Provinsi Papua Barat yang ada di sekitar rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur di Susweni sebagai kebun lahan sumber," sebut dia. 

Ia mengungkapkan bahwa sebelum pembukaan lahan perkebunan Susweni, telah dilakukan uji secara ilmiah bersama tim pakar dari Faperta UNIPA sebagai bahan acuan teknis pengelolaan lahan. 

"Untuk pembukaan dan pembersihan lahan di perkebunan Susweni seluas 43 hektar, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar yang terhimpun sebagai warga Jemaat GKI Susweni," jelas dia. 

Kemudian, kata Yacob Fonataba. Lahan perkebunan Susweni yang telah dibersihkan dan dikelola oleh OPD Pemerintah Papua Barat serta instansi lainnya seperti Bank Indonesia, TP PKK Papua Barat, KNPI, Karang Taruna, Penyuluh Pertanian, masyarakat dan sebagainya seluas 4 hektar.

"Hingga kini perluasan lahan dari sebelumnya 4 hektar masih terus berlanjut hingga nantinya seluas 43 hektar, Kerja sama dengan Universitas Papua juga terus berlangsung yang menjadikan lahan perkebunan Susweni sebagai Eko Edukasi dan Eko Wisata," ujar dia

Dia menegaskan kalau dibilang tidak berdampak ke masyarakat, itu hal yang tidak benar sebab hasil panen seperti cabai, tomat, terong, kacang panjang, mentimun, labu, jagung dan beberapa jenis umbi-umbian telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Masyarakat yang terlibat ikut memanen hasil kebun sebagai bahan konsumsi pangan tetapi juga dapat dijual untuk menambah penghasilan keluarga," tadas sekda. (Tri)