LLDIKTI XIV: Kehadiran IHTP Papua Beri Pilihan Prodi Baru bagi Masyarakat Papua Barat

MANOKWARI - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed., TEFL., M.Phil., mengapresiasi transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan (IHTP) Papua. Menurutnya, kehadiran IHTP Papua menghadirkan program studi yang berbeda dan memberikan lebih banyak pilihan pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Suriel Mofu dalam Rapat Senat Terbuka Transformasi STIH Manokwari menjadi IHTP Papua yang digelar di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (21/7/2026).

Suriel mengatakan, perubahan bentuk perguruan tinggi tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Manokwari karena kini tersedia Program Studi Magister Hukum yang selama ini belum ada di daerah tersebut.

"Akhirnya Manokwari memiliki Program Studi Magister Hukum setelah sekian lama hanya menyelenggarakan Program Studi Sarjana Hukum," ujarnya.

Selain Magister Hukum, IHTP Papua juga membuka dua program studi baru, yakni Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Sarjana Manajemen Rekayasa. Menurut Suriel, Program Studi Manajemen Rekayasa merupakan bidang ilmu yang di tingkat internasional dikenal sebagai Development Practice, yang menyiapkan tenaga ahli di bidang teknologi pembangunan dengan bekal pengetahuan lintas disiplin.

"Selamat buat Manokwari dan selamat buat Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua karena menyediakan program studi yang berbeda dan memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat di Kota maupun Kabupaten Manokwari," katanya.

Pada kesempatan itu, Suriel juga mengungkapkan capaian perguruan tinggi di Tanah Papua. Ia menyebut sekitar 90 persen perguruan tinggi negeri maupun swasta di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah terakreditasi, sementara sekitar 10 persen lainnya masih berada pada tahap akreditasi pendirian sebelum memperoleh akreditasi definitif.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan seluruh perguruan tinggi yang beroperasi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah XIV telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan menyelenggarakan pendidikan secara legal.

"Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua karena perguruan tinggi di Tanah Papua telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan menjalankan proses pendidikan secara sah," ujarnya.

Suriel juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap perguruan tinggi yang beroperasi tanpa izin resmi.

Ia menegaskan setiap perguruan tinggi yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Tanah Papua wajib memiliki izin dari pemerintah. Perguruan tinggi yang beroperasi tanpa izin, kata dia, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Di akhir sambutannya, Suriel menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Filep Wamafma yang dilantik sebagai Rektor pertama IHTP Papua.

"Kami mengucapkan selamat kepada Rektor. Hari ini kita mengakhiri kepemimpinan Ketua STIH dan menyambut Rektor baru Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua," ucapnya.

Ia menegaskan LLDIKTI Wilayah XIV akan terus berkomitmen mendampingi dan mengawal pengembangan IHTP Papua agar terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Papua Barat.

Penulis: Kabarnusantara.co