Imigrasi Papua Barat Gandeng Dunia Pendidikan, Perkuat Edukasi Cegah Kejahatan Transnasional

MANOKWARI - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang transformasi tata kelola edukasi publik dalam pencegahan kejahatan transnasional melalui implementasi strategi Imigrasi Menyapa Pelajar dan Insan Akademis (IMPRESI). Penandatanganan kerja sama dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari dan Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua, Senin (20/7/2026).

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Papua Barat, Asrul, S.Sos., M.A., mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat edukasi keimigrasian melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan.

"Atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen membangun sinergitas melalui kerja sama ini," ujar Asrul.

Menurutnya, kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan literasi keimigrasian, memperkuat kesadaran hukum masyarakat sejak usia pelajar, serta membangun kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Asrul berharap kerja sama tersebut mampu melahirkan berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat edukasi keimigrasian, sekaligus mendukung upaya pencegahan berbagai pelanggaran di bidang keimigrasian.

Ia menegaskan, penandatanganan MoU tidak boleh berhenti sebatas dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan melalui program-program yang terencana, berkelanjutan, dan dievaluasi secara berkala.

"Semoga sinergitas yang kita bangun menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, dukungan dari berbagai mitra menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi.

Ia menilai isu kejahatan transnasional memang belum banyak ditemukan di Papua, namun telah menjadi persoalan besar di berbagai daerah lain maupun di tingkat internasional. Karena itu, mahasiswa perlu dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai peran keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga negara Indonesia.

"Melalui kerja sama ini kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengetahuan praktik mengenai pencegahan kejahatan transnasional, sehingga kebijakan negara di bidang keimigrasian benar-benar dapat dipahami dan menjadi referensi penting di lingkungan kampus," ujar Filep.

Ia juga membuka ruang bagi Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat untuk memberikan kuliah umum, sosialisasi, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendukung penelitian mahasiswa dan dosen dengan memanfaatkan data serta informasi yang dimiliki pihak imigrasi sebagai bahan kajian akademik.

Filep menambahkan, pihaknya berkomitmen menjadikan kampus sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan edukasi keimigrasian kepada masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mencegah kejahatan transnasional melalui pendekatan pendidikan.

Penulis: Kabarnusantara.co