Rektor IHPP Apresiasi Sinergi Imigrasi Papua Barat dengan Kampus Cegah Kejahatan Transnasional

MANOKWARI - Rektor Institut Hukum dan Pembangunan Papua (IHPP), Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat dengan dunia pendidikan sebagai langkah strategis dalam memperkuat edukasi publik terkait pencegahan kejahatan transnasional.

Menurut Filep, isu kejahatan transnasional mungkin belum banyak ditemukan di Papua Barat, namun telah menjadi persoalan serius di berbagai daerah lain di Indonesia maupun dunia. Karena itu, ia menilai peran Imigrasi sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan perlindungan terhadap lalu lintas orang asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

"Kerja sama ini menjadi hal yang sangat baik karena mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teori, tetapi juga mendapatkan pengetahuan praktis mengenai upaya pencegahan kejahatan transnasional. Dengan demikian, kebijakan negara di bidang keimigrasian dapat menjadi referensi dan sumber informasi penting di lingkungan kampus," ujar Filep.

Ia menegaskan, Institut Hukum dan Pembangunan Papua berkomitmen mendukung program-program Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat melalui berbagai kegiatan akademik maupun pengabdian kepada masyarakat.

"Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Imigrasi untuk memberikan sosialisasi, kuliah umum, maupun edukasi kepada mahasiswa, termasuk saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program-program edukasi dari Imigrasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat," katanya.

Selain kegiatan edukasi, Filep juga berharap kerja sama tersebut dapat berkembang pada bidang penelitian. Menurutnya, data dan informasi yang dimiliki Imigrasi dapat menjadi sumber penelitian bagi mahasiswa maupun dosen.

"Kami juga ingin mendorong mahasiswa melakukan riset mengenai isu-isu keimigrasian. Tentunya data dan fakta dari Imigrasi akan menjadi referensi yang sangat berharga bagi pengembangan penelitian di kampus," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Filep turut menyampaikan perkembangan institusi yang dipimpinnya. Ia mengungkapkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari kini telah resmi bertransformasi menjadi Institut Hukum dan Pembangunan Papua.

Saat ini, institut tersebut telah membuka empat program studi, yakni Hukum, Ilmu Pemerintahan, Manajemen Rekayasa, dan Magister Hukum. Bahkan, ia mengundang jajaran Imigrasi Papua Barat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di kampus tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas kerja sama ini dan berharap kolaborasi dengan Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat dapat terus berlanjut serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat," pungkasnya.

Penulis: Kabarnusantara.co