Isu Stunting dan Kemiskinan Ekstrim Masuk APBD-P 2023

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - DPR Papua Barat, kamis (7/9/2023) membuka sidang paripurna dalam rangka pembahasan materi Ranperda anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2023 di salah satu hotel di manokwari. 

Dalam sidang paripurna tersebut dipimpin wakil ketua I DPR Papua Barat Renly Mansawan yang disamping ketua DPR Papua Barat, wakil ketua II dan wakil ketua IV. 

Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor yang dikonfirmasi wartawan usai sidang pembukaan mengatakan ada sejumlah isu strategis yang menjadi pokok dalam RAPBD perubahan 2023.

"Kita harapkan beberapa hari ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh anggota DPR untuk kepentingan Papua Barat. Isu strategis yang menjadi fokus pemerintah Papua Barat yakni soal stunting dan kemiskinan ekatrim dan ada beberapa lainnya," Ujarnya. 

Isu-isu strategis yang akan dibahas oleh komisi dan OPD teknis demi kepentingan masyarakat dan pembangunan di papua Barat. 

"Ini yang akan dibicarakan dalam pembahasan atau hearing. Kita sama-sama dan DPR akan mendukung sepenuhnya yang menjadi harapan dan kebijakan Gubernur dan jajaran yang sifatnya penting dan bersentuhan dengan masyarakat," Paparnya. 

Dia berharap, Anggaran yang disampaikan oleh penjabat sekda papua barat saat menyampaikan nota keuangan nantinya bisa memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. 

Penjabat sekda Papua Barat Yacob S. Fonataba saat menyampaikan nota keuangan menjelaskan Pendapatan pemerintah daerah provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.910.620.880.589 setelah perubahan diperkirakan menjadi Rp.5.065.830.794.467. 

Sehingga pendapatan pemerintah daerah Papua Barat dalam APBD perubahan Papua Barat tahun 2023 naik sebesar Rp. 155.209.913.878.

Sementara belanja daerah secara keseluruhan pada APBD Induk Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.338.833.246.207 mengalami perubahan sebesar Rp. 2.741.219.593.388 mengalami kenaikan sebesar 402.386.347.181.

Dia berharap agar Raperda APBD perubahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023 dapat dikaji, dibahas dan ditetapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Susilo)