Lima Program Prioritas Pemprov Papua Barat

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Pada sisa tahun 2023 ini, pemerintah daerah provinsi papua Barat menargetkan lima isu strategis pembangunan. 

Penjabat sekda papua Barat Yacob S. Fonataba mengatakan berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Papua Barat yang mengacu pada prioritas nasional serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan rencana pembangunan daerah (RPD) papua barat.

Lima program prioritas yang disampaikan Penjabat sekda Papua Barat saat menyampaikan nota keuangan RAPBD perubahan 2023 yakni ;

1. percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;

2. peningkatan kualitas sumberdaya manusia unggul berkarakter dan kontekstual papua barat, serta pembangunan sosial.

3. peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektifitas antar wilayah serta kualitas tata ruang daerah;

4. peningkatan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;

5. peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemantapan tata kelola otonomi khusus berbasis stabilitas wilayah.

"dengan pendekatan this (tematik, holistic, integrative dan spasial), maka kebijakan pembangunan dijabarkan kedalam agenda pembangunan wilayah dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan kabupaten yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi," Ujarnya. 

Kata dia, prioritas pembangunan kewilayahan dititik beratkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Penjabat sekda juga menyampaikan perkembangan yang mendasari asumsi diadakannya perubahan APBD provinsi papua barat tahun anggaran 2023.

1. permasalahan daerah yang mendesak dan harus segera diatasi terutama terkait penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi.

2. aspirasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil.

3. perkembangan kelembagaan sebagai wujud penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan urusan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. 

4. perubahan kemampuan daerah khususnya pendanaan pembangunan, sumber daya alam yang ada, sumberdaya manusia yang dimiliki dan kelembagaan yang ada.

5. penyesuaian asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan apbd 2023 yang mengalami perubahan akibat dinamika kemasyarakatan, perekonomian dan pemerintahan.

6. berubahnya target pendapatan dari apbd induk terkait pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi papua barat dan

7. serta penyelesaian permasalahan daerah lainnya. (Susilo)