Tim DOB Mpur Akui Kesepakatan Damai, Bantah Masih Ada Perselisihan Mpur dan Manbar

MANOKWARI - Ketua Tim Pemekaran calon DOB Mpur, Harun Bonepai membantah adanya perselisihan dua kubu dalam upaya pemekaran Daerah Otonom Baru Manokwari Barat, Tim Pemekaran Manbar dan Mpur secara resmi telah berdamai dalam musyawarah adat. 

Dirinya mengakui, sebelumnya memang ada perselisihan antara dua kubu tersebut yang memperebutkan wilayah yang sama dan masyarakat yang sama, namun kondisi ini telah berakhir dengan perdamaian pada 28 Januari 2025 di Fanindi, Manokwari.  

"disarankan oleh dirjen otda agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena kedua kubu mengajukan wilayah yang sama, sehingga pada Januari 2025 sudah dilaksanakan musyawarah adat perdamaian yang dihadiri semua tokoh adat," jelas Harun kepada wartawan, Senin (30/6/2025). 

Dia menjelaskan mengapa akhirnya dukungan diberikan kepada calon DOB Manokwari Barat, penjelasan dari Dirjen Otonomi daerah bahwasannya wilayaj yang bisa dimekarkan yakni wilayah yang masuk dalam amanat presiden tahun 2013. 

"Dirjen menyebut, ada 300 lebih daerah yang antre untuk dimekarkan, dan 65 yang tah mendapat ampres salah satunya yakni Manokwari Barat. Kesimpulannya bahwa Mpur belum bisa dimekarkan dalam waktu dekat, sehingga diputuskan semua memberikan dukungan kepada calon DOB Manokwari Barat," jelas dia dengan rinci. 

Alasan lainnya yakni, dia mengakui tim pemekaran DOB Mpur belum mampu melengkapi sejumlah peryaratan sebagai sebuah daerah calon pemekaran Kabupaten, yakni peta luasan wilayah dan kajian akademik. 

Sejak dibentuk pertama tahun 2017 tim DOB Mpur oleh kepala suku Alm. Hofni Ajoi hingga kini belum pernah sekalipun mendapat dukungan pemerintah. 

"Berapa kali kita usulkan di Bupati dan Sekda sebelumnya, namun sampai saat ini belum pernah ada anggaran pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi Mpur sebagai calon DOB baru,"sebut dia.

Harun Bonepai juga menegaskan, Pemekaran DOB Manbar merupakan solusi terbaik bagi suku Mpur dan Masyarakat di wilayah calon Manokwari Barat.

Pemekaran juga menjadi solusi bagi kondisi wilayah yang memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat pelayanan pemerintah Tambrauw yang bertemlat di Fef. 

"Mari kita manfaatkan ampres Manokwari Barat ini untuk mendorong segera ada pemekaran, daerah kita butuh pemekaran agar pembangunan lebih baik dan pelayanan masyarakat lebih dekat," tandas dia. 

Hal senada juga disampaikan ketua tim DOB Manokwari Barat Marinus Bonepai yang tegas menyebut tidak ada lagk perbedaan antara Mpur dan Manokwari Barat.

"Berbicara Mpur adalah Manokwari Barat, dan Manokwari Barat milik masyarakat Mpur. Kabupaten Tambrauw saat ini bukan terkenal karna prestasu, namun menjadi wilayah miskin dan tertinggal. Pemekaran menjadi solusi agar beban wilayah bisa dibagi dengan DOB," tegas Marinus.  

Pihaknya juga mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap DOB Manbar, dan menyebut aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat saat ini sebagai bentuk kekecewaan karena sudah cukup lama menunggu kehadiran Manokwari Barat. 

Sementara itu, Ketua tim Rekonsiliasi DOB Manbar dan DOB Mpur Niko Anari juga ikut mempertegas polemik Manbar dan Mpur merupakan cerita lama dan dikahir pada musyawarah adat.

"Pertemuan musyawarah adat yang dilakukabln terbuka dan dihadiri semua pihak, bahkan sudah ada sumpah adat yakni pemotongan bambu pamali, jika dilanggar maka dipercaya cepat atau lambat akan terkena imbasnya," ujar dia. 

Pihaknya menyayangkan jika masih ada yang menganggap polemik Mpur dan Manbar masih berlangsung, terlebih dari seorang pimpinan daerah yang seharusnya bisa hadir membersamai masyarakat.

Penulis: Kabarnusantara.co