Tingkatkan Akurasi Data, Dinas Sosial Papua Barat Gelar Rakor Data Kesejahteraan Sosial

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Dinas Sosial Provinsi Papua Barat terus melakukan peningkatan kualitas data kesejahteraan sosial dengan melaksanakan rapat koordinasi dinas sosial Kabupaten se Provinsi Papua Barat Tahun 2024, Rabu (24/4/2024).

Kepala Dinas Sosial Papua Barat Lasarus Indouw menyebut rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan sinergitas data kesejahteraan sosial di seluruh Papua Barat. 

"Selama ini kita belum pernah mendapatkan data by name by adress dari tingkat Kabupaten, sehingga kewalahan saat melakukan identifikasi penerima bantuan sosial baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," ujar Lasarus dalam laporannya. 

Dia berharap, masing-masing dinas sosial dari 7 Kabupaten se Provinsi Papua Barat dapat memberikan data yang akurat agar singkronisasi bisa dilakukan bersama dengan dinas sosial Provinsi. 

"Selain itu, Rapat Koordinasi ini juga dilakukan untuk mengevaluasi program dan kegiatan tahun 2023, melakukan koordinasi rencana kerja dan program tahun 2024, serta menyusun rencana kegiatan dan rencana kerja Tahun 2025 mendatang," lanjut Indouw. 

Sementara itu, Pj Gubernur yang di wakili Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa menyebut terkait dengan sulitnya mendapat data akurat terkait kesejahteraan sosial harus ada peran aktif Kabupaten melakukan pendataan secara berkala. 

"Meskipun kepemilikan masyarakat ada di tingkat kabupaten namun Secara fungsional mengarah kepada perencanaan program di provinsi Papua Barat, sehingga data ini sangat penting yang harus dimiliki oleh dinas Sosial," kata Werinussa. 

Jika telah data yang baik, lanjut Melkias, dalam penyusunan program berupa bantuan sosial yang disiapkan pemerintah tidak tumpang tindih dan bisa lebih tepat sasaran. 

"Kita harapkan agar rapat koordinasi data kesejahteraan sosial tahun 2024 dapat menghasilkan berbagai keputusan strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penanganan masalah sosial di Papua Barat," tandas Werinussa.(Tri)