Pemprov Papua Barat akan Bahas DOB Bersama Komisi 2 DPR RI

MANOKWARI - Pemerintah provinsi Papua Barat dijadwalkan menghadiri undangan komisi 2 DPR RI pada 13 maret mendatang guna membahas rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) bersama pemerintah pusat. 

Kepala biro pemerintahan setda Papua Barat Octovianus Mayor kepada wartawan mengatakan Selama ini moratorium dianggap sebagai aturan dan itu hanya komitmen atau kebijakan menteri bahwa selama pelaksanaan pemilu itu urusan menyangkut pemekaran dihentikan sementara.

Sehingga kata dia nanti setelah pelantikan kepala daerah hasil pemilu baru proses pengurusan DOB mulai jalan kembali. 

"Informasi dari kementerian kepada kami kaitan beberapa waktu lalu kami serahkan hasil pleno KPU dan paripurna DPR tentang pelantikan gubernur sekaligus kami tanya soal rencana pemekaran 203 kampung di Manokwari selatan, " Ujarnya jumat (7/3/2025) dihalaman kantor gubernur Papua Barat. 

Dia juga mengaku bahwa pada tanggal 13 nanti telah mendapatkan undangan dari komisi 2 untuk melakukan rapat bersama pemerintah. 

"Tanggal 13 maret kami diundang komisi 2 DPR RI untuk membahas bersama pemerintah, " Paparnya. 

Papua Barat sendiri rencana daerah otonomi baru yang sudah disiapkan lama kata dia yakni kota manokwari, manokwari Barat, muskonah, Kokas dan sebiar. 

"Daerah kita terlalu luas, Aspirasi Pengusulan DOB sudah mulai sejak proses pelantikan kepala daerah tidak ada moratorium karena itu hanya kebijakan, " Tandasnya. 

Penulis : kabar nusantara