Percepat Pelayanan Dasar dan Hilirisasi, Pemprov Papua Barat Gelar Musrenbang Otsus & RKPD 2027
MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis (7/5/2026).
Forum strategis ini menjadi ruang penyusunan arah pembangunan Papua Barat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 harus menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek utama pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa tema RKPD Tahun 2027 adalah “Akselerasi dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Ekonomi Lokal dalam Koridor Otonomi Khusus.” Tema tersebut diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan investasi.
“Semangat Otonomi Khusus harus terintegrasi dalam seluruh prioritas pembangunan sebagai upaya mewujudkan penghormatan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua,” ujar Dominggus.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tujuh fokus utama pembangunan tahun 2027, yakni:
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang inklusif.
- Percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial.
- Pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan.
- Peningkatan kesempatan kerja dan penguatan peran UMKM.
- Pengurangan ketimpangan wilayah melalui konektivitas infrastruktur.
- Pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan iklim dan sosial.
- Penguatan tata kelola pemerintahan serta sinergi pusat dan daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Papua Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 68,48 dan ditargetkan meningkat menjadi 69,94 pada tahun 2027.
Sementara angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dari 21,66 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, dengan target turun hingga 17,58 persen pada 2027.
Meski demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan menjadi 4,55 persen pada 2025. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius yang harus dijawab melalui kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Ada kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda. Ini yang harus kita jawab melalui perencanaan yang berkualitas dan berbasis data,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Ia berharap sinergi seluruh pihak dapat mewujudkan visi Papua Barat yang ASTADIRI, yakni Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri.
Kegiatan Musrenbang Otsus dan RKPD 2027 ini dihadiri secara luring maupun daring oleh perwakilan kementerian, pimpinan DPR Provinsi, Majelis Rakyat Papua (MRP), para bupati se-Papua Barat, serta tokoh adat dan tokoh agama.
Penulis: Kabarnusantara.co
What's Your Reaction?
