Pemprov Papua Barat Serahkan Ranwal RPJMD 2024-2029 Ke DPRP

MANOKWARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat serahkam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dalam rapat paripurna di Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (15/5/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsudin Seknun dan dihadiri Ketua DPR Orgenes Wonggor, Wakil Ketua I Petrus Makbon, para anggota dewan, Sekwan Hendra M Fatubun, tim anggaran pemerintah provinsi, serta pimpinan organisasi perangkat daerah.

Syamsudin dalam arahan pembukanya menyebut RPJMD merupakan pijakan penting bagi arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, sehingga perlu di passtikan dokumen RPJMD berkualitas dan berpihak pada rakyat.

“Semoga dengan RPJMD ini nantinya daerah kita dapat semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere yang mewakili Gubernur dalam sambutan pengantarnya mengayakan penyusunan RPJMD menjadi langkah awal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 

“Sebagai gubernur terpilih periode 2025-2030, saya bersama wakil gubernur telah berkomitmen untuk menjalankan dua amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Visi yang kami usung adalah mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri,” katanya.

Ali Baham juga merinci tujuh misi utama pembangunan daerah yang disiapkan yakni Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Mendorong daya saing ekonomi dan investasi inklusif. Membangun pertanian mandiri dan berkelanjutan. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan mudah diakses. Memperkuat kerukunan beragama dan stabilitas daerah. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan Mengoptimalkan Otonomi Khusus demi kesejahteraan OAP.

"Untuk mewujudkan visi misi tersebut, telah kami tetapkan 7 tujuan pembangunan, yang dijabarkan ke dalam 26 sasaran, dan 101 indikator kinerja yang akan menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan," ujar Ali Baham. 

Gubernur juga berharap DPR Papua Barat dapat memberikan masukan konstruktif agar RPJMD ini segera ditetapkan sebagai pedoman pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. 

Penulis: Kabarnusantara.co