Filep Wamafma: Evaluasi Jabatan Perlu dilakukan Untuk Tingkatkan Kinerja Pemerintahan

MANOKWARI - Ketua Tim Koalisi Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani (DOAMU), Dr. Filep Wamafma SH., M.Hum, menyebut evaluasi birokrasi menjadi langkah utama yang harus segera diwujudkan oleh kepala Daerah. 

Menurutnya, Gubernur harus mampu mecari pegawai yang mampu mengemban tugas sesuai bidang kerjanya, dan juga prosesnya tetap harus patuh pada undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jika mengikuti pernyataan gubernur, setiap satu kata yang diucapkan harus dapat diterjemahkan dalam seribu kalimat oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar tidak ada kekhawatiran perintah gubernur tidak dapat diterjemahkan," ujar Filep Wamafma. 

Menurutnya, ASN yang memiliki kualitas dan mampu memberikan inovasi patut dipertahankan, sementara yang tidak produktif perlu dievaluasi mengingat lima tahun adalah waktu yang cukup lama. 

“Saya melihat dalam tiga tahun terakhir, kepemimpinan yang terus berganti menyebabkan kurangnya rasa hormat dan kepatuhan ASN terhadap perintah pimpinan. Hal ini berdampak pada respons ASN terhadap gubernur dan wakil gubernur saat ini,” kata Filep lagi.

Lebih lanjut, Filep Wamafma menilai bahwa evaluasi birokrasi perlu dilakukan untuk mencegah munculnya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan, atau dalam istilah lain terdapat Gubernur-gubernur kecil dilingkungan pemerintahan. 

“Penempatan jabatan juga harus berdasarkan disiplin ilmu, bukan atas dasar intervensi pihak lain. Sistem yang ada harus berjalan sesuai aturan, dengan gubernur sebagai penentu akhir,’’ ujar dia.

Selanjutnya, dia menyebut kepemimpinan Gubernur dan Wakil gubernur saat ini membutuhkan ASN yang loyal, taat, serta mampu menciptakan inovasi dan ide sesuai dengan kebutuhan rakyat.

“Tidak bisa lagi top-down, harus bottom-up. Program-program yang didanai APBD harus benar-benar menjawab persoalan di masyarakat,” tandas dia. 

Penulis: Kabarnusantara