Parjal Minta APH Usut Tuntas Pemberian Izin Tambang Nikel Raja Ampat

MANOKWARI - Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat Ronald Mambieuw meminta penegak hukum tegas terhadap sejumlah pihak yang memberi izin penambangan nikel diwilayah kepulauan Raja Ampat. 

"Menurut kami Penambangan diwilayah tersebut sangat Berlawanan dengan UU No 27 dengan Perubahan UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil( PWP3K)," ujar Ronald dalam rilisnya, Selasa (10/6/2025). 

Menurutnya, sejumlah pihak yang terlibat yakni Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertambangan, Menteri kehutanan dan kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam pemberian izin.

"Oknum-oknum tersebut telah dengan sengaja Berkonspirasi bersama Pihak PT: GN,ASP,KSM dan salah satu Perusahan untuk Kepentingan Pribadi tampa Merujuk Pada Putusan MA No 57 tahun 2022 dan MK no 35 tahun 2023 dimana Putusan tersebut melarang Pergerakan Penambangan di pulau pulau Kecil," lanjut dia. 

Pihaknya menjelaskan Pada UU No 27 tahun 2007 yang diubah memerintahkan aktifitas dipulau-pulau kecil hanya bisa dilakukan atas kepentingan sebagai berikut;

1. Konservasi, 

2. Pendidikan dan Pelatihan, 

3. Penelitian dan Pengembangan, 

4. Budidaya Laut, 

5. Pariwisata

6. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari

7. Pertanian Organik

8. Peternakan dan Atau

9. Pertahanan dan Keamanan Negara.

"Dengan demikian maka izin-izin oprasi tersebut sangat menabrak undang-undang. Apapun Argumen dan kepentingan bahkan Kebijakan Para Oknum Di Pemerintahan tak bisa di toleransi karna adalah perbuatan Jahat yang dilakukan dengan sengaja atas kepentingan kelompok," sebut Ronald. 

Dia menambahkan, Tanah Papua sudah terlalu banyak daerah yang diekploitasi sumber daya alamnya namun manusianya masih saja hidup miskin diatas tanah yang kaya raya.

Editor: Kabarnusantara.co