Komite Percepatan Papua Berperan Sebagai Jembatan Sinkronisasi Program Pusat ke Daerah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.

Hal ini disampaikan Usai rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Senin ( 15/12/2025)." Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua, " tegas Mendagri. 

Dikatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan arahan langsung pada pukul 15.00 WIB terkait langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua, yang akan diikuti oleh Kementerian/Lembaga, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua dan seluruh Kepala Daerah se tanah Papua di Istana Negara. 

Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Papua, Paulus Waterpauw, menyampaikan bahwa Komite Eksekutif Percepatan Papua memiliki peran strategis sebagai penghubung dan penyelaras berbagai program pembangunan di Tanah Papua, baik yang berasal dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Paulus Waterpauw usai mengikuti rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Papua dan para kepala daerah se-Tanah Papua yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kemendagri, Senin (15/12/2025) sebagai persiapan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negera, Selasa (16/12/2025) 

Menurut Paulus, dalam arahan Mendagri ditegaskan bahwa Komite Eksekutif Percepatan Papua tidak bersifat operasional. Tugas utama komite adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, serta pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan yang dijalankan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

“Komite ini berperan sebagai jembatan. Selama ini ada banyak program yang belum tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan baik. Di sinilah kehadiran komite menjadi penting agar seluruh program berjalan sejalan dan saling mendukung,” ujarnya.

Paulus menjelaskan, komite juga ditugaskan untuk mempelajari secara menyeluruh program-program kementerian dan lembaga terkait, sekaligus memahami rencana serta harapan para gubernur, bupati, dan wali kota di Tanah Papua. Dengan demikian, aspirasi daerah dan kebutuhan masyarakat dapat terhubung langsung dengan kebijakan di tingkat pusat.

“Kita ingin apa yang menjadi pikiran dan harapan pemerintah daerah serta masyarakat bisa tersambung dengan program nasional. Sinkronisasi dan harmonisasi ini diharapkan terus tumbuh dan semakin kuat,” katanya.

Lebih lanjut, Paulus yang membidangi perekonomian dan investasi menyoroti kondisi ekonomi Tanah Papua yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pendapatan daerah. Menurutnya, salah satu solusi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan menghadirkan investasi sebanyak-banyaknya.

“Oleh karena itu, harapan saya, mari kita jaga Tanah Papua dengan baik dan membangunnya bersama. Tugas kami di komite adalah menghubungkan para pihak agar Papua mendapatkan modalitas dan peluang investasi, sehingga pembangunan dapat berjalan melalui investasi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Sumber: Rilis