Gubernur Papua Barat Siapkan Langkah Strategis Perkuat RSUP, Konsultan Dianggarkan di APBD Perubahan 2026

MANOKWARI - Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menganggarkan pengadaan konsultan pada APBD Perubahan 2026 guna menyusun perencanaan pengembangan rumah sakit secara menyeluruh.

Arahan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Rumah Dinas Gubernur Papua Barat, Susweni, Senin (27/7/2026).

"Kita perlu tindak lanjuti pengadaan konsultan untuk mengelola rumah sakit. Ini dapat dianggarkan pada APBD Perubahan," ujar Dominggus.

Menurutnya, konsultan yang akan ditunjuk tidak hanya menyusun konsep pengelolaan rumah sakit, tetapi juga memetakan kebutuhan tenaga kesehatan, dokter spesialis, peralatan medis, fasilitas penunjang, hingga sistem manajemen rumah sakit yang terintegrasi.

Dominggus menegaskan, penguatan RSUP Papua Barat harus berjalan beriringan dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Ia menyoroti Fakultas Kedokteran Universitas Papua (UNIPA) yang masih berafiliasi dengan Sorong, serta Poltekkes Kementerian Kesehatan di Sorong yang masih memerlukan penambahan dua program studi agar dapat berdiri secara mandiri di Manokwari.

Menurutnya, apabila kedua institusi tersebut telah mandiri, maka akan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter, bagi RSUP Papua Barat.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan usulan pembangunan rumah sakit vertikal kepada Menteri Kesehatan. Namun, pemerintah pusat menilai peningkatan kapasitas rumah sakit yang sudah ada menjadi prioritas dibandingkan membangun rumah sakit baru.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengarahkan RSUP Papua Barat menjadi rumah sakit pendidikan sekaligus rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat di wilayah Papua Barat.

Untuk mengatasi keterbatasan dokter spesialis, pemerintah berencana mengontrak tenaga spesialis yang belum tersedia sembari menyiapkan program pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri asli Papua Barat.

Selain itu, penyediaan rumah dinas bagi dokter spesialis juga menjadi perhatian pemerintah agar tenaga medis dapat menetap di Manokwari dan lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau rumah sakit sudah lengkap dengan dokter, alat kesehatan, dan fasilitas yang memadai, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar Papua," tegas Dominggus.

Sementara itu, Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, melaporkan bahwa rumah sakit saat ini memiliki 17 dokter spesialis, tiga dokter tamu, serta 14 dokter yang terdiri atas tenaga kontrak dan aparatur sipil negara (ASN).

Untuk mempertahankan tenaga medis, RSUP memberikan insentif sebesar Rp25 juta per bulan bagi dokter spesialis ASN dan Rp35 juta per bulan bagi dokter spesialis kontrak.

Selain insentif finansial, rumah sakit juga menyediakan dukungan nonfinansial berupa fasilitas sewa rumah dan kendaraan. Bagi dokter yang telah memiliki rumah atau kendaraan pribadi, fasilitas tersebut diganti dalam bentuk kupon bahan bakar minyak (BBM).

Arnoldus menjelaskan, para dokter juga memperoleh jasa pelayanan medis yang dibayarkan setiap dua hingga tiga bulan sekali dari pendapatan rumah sakit yang bersumber dari klaim BPJS Kesehatan maupun pembayaran pasien umum.

"Dokter spesialis memperoleh porsi jasa medis lebih besar karena menjadi penyumbang pelayanan terbesar di rumah sakit," ujarnya.

Sementara itu, dokter umum kontrak menerima insentif Rp10 juta per bulan, dokter umum ASN sebesar Rp5 juta per bulan, sedangkan dokter tamu memperoleh insentif Rp10 juta per bulan yang besarannya disesuaikan dengan jumlah pasien yang ditangani.

Meski berbagai skema insentif telah diterapkan, tantangan besar yang masih dihadapi Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah memastikan seluruh rencana pengembangan RSUP dapat berjalan secara berkelanjutan. Pengadaan konsultan, peningkatan status RSUP menjadi rumah sakit pendidikan dan rujukan, penambahan dokter spesialis, hingga penguatan institusi pendidikan kesehatan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta sinergi dengan pemerintah pusat agar pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat Papua Barat dapat segera terwujud.

Penulis: Kabarnusantara.co