Disnakertrans Akui Dua Tahun Terakhir Pembangunan PPSDM Mansel Tak Dapat Porsi Anggaran

MANOKWARI - Rencana Pemerintah Provinsi Papua Barat membangun Balai Latihan Kerja atau Pusat Pelatihan Sumberdaya Manusia (PPSDM) lengkap dan terpadu di Kabupaten Manokwari Selatan tidak dapat porsi anggaran dalam dua tahun terakhir baik lanjutan maupun pemeliharaan. 

Plt Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat Jendri Salakori kepada media menjelaskan, pembangunan PPSDM yang dilaksanakan sejak Tahun 2019 hingga 2023 telah menelan anggaran Rp29.590.583.000.

Jumlah tersebut dari total anggaran keseluruhan yang dibutuhkan Rp105.047.028.000 setelah dirasionalkan dari pengusulan awal yang mencapai Rp143 Miliar yang terdiri dari 25 item pembangunan. 

"Harus kami jelaskan hingga pembangunan terakhir di 2023 berupa gedung workshop otomotif dan las telah diaudit oleh BPK-RI sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga yang melakukan pembangunan," jelas Salakori, Rabu (30/4/2025).

Dirincikan, pada Tahun awal yakni 2019-2020 dilakukan pembangunan berupa Land clearing area BLK, Penimbunan lokasi, Pagar keliling, dan Pos security di pagar utama.

Tahun 2021 dilakukan pembangunan 50 unit rumah yang terdiri dari 35 unit rumah type 35 dan 15 unit rumah type 42 yang dimaksud untuk pejabat eselon III dan IV serta staf yang akan ditempatkan pada UPTD PPSDM. 

Tahun 2022 dilakukan pembangunan 1 unit ruang laundry dan ruang genset tahap 1, ditahun yang sama bangun gedung maintanance dan fasilitas sport. 

Tahun 2023 dilakukan Pembangunan 2 gedung workshop yakni gedung otomotif dan gedung bengkel las. Sementara Tahun 2024 dan 2025 tidak teranggarkan sehingga pembangunan tidak dilanjutkan. 

"Setelah audit BPK Tahun 2023, pada pemeriksaan belanja modal, direkomendasikan agar pembangunan dilanjutkan setelah tanah lokasi pembangunan memiliki status hukum yang pasti, saat itu belum bersertifikat karena belum ada pelunasan sisa ganti rugi dari pemerintah Manokwari Selatan," ujar dia. 

Seperti diketahui, Area tanah yang dibangun PPSDM menjadi tanggungjawab pemerintah Manokwari selatan, dengan luasan 4,5 hektar dengan harga total Rp1,5 Miliar, dari hasil koordinasi Disnakertrans dengan Pemda Mansel Status tanah hingga saat ini masih belum bersertifikat. 

Mangkraknya Lokasi dan Bangunan PPSDM saat ini, Jendri mengakui kondisinya memang terkesan diabaikan namun Disnakertrans terbatas dari segi anggaran pemeliharaan yang tidak memungkinkan dalam dua tahun terakhir. 

"Karena sudah menelan anggaran yang cukup besar, seharusnya setiap tahun tersedia anggaran pemeliharaan namun dalam tidak teralokasikan setiap kami lakukan pengusulan," sebut dia. 

Opsi lain yang dapat dilakukan yakni pada penganggaran selanjutnya baik di perubahan Tahun 2025 maupun Induk 2026 diprioritaskan pada pemasangan jaringan listrik dan air bersih, sehingga fasilitas rumah dapat difungsikan dan ditinggali. 

"Kami sudah memiliki Pergub pengisian jabatan pada UPTD PPSDM sejak tiga Tahun lalu, jika kondisi rumah sudah tersedia listrik dan air bersih penempatan jabatan bisa segera dilakukan untuk ikut menjaga aset dan mengawasi pembangunan selanjutnya," harap Salakori. 

Pihaknya juga tidak membantah, beberapa kondisi yang terjadi saat ini seperti bangunan yang tertutupi oleh semak bahkan beberapa bagian bangunan yang rusak akibat tidak dipergunakan. 

Seluruh bangunan PPSDM sendiri merupakan program Multi Years dari pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan penganggaran yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah disetiap Tahun anggaran. 

Penulis: Tri Adi Santoso