Sekretaris KPU Papua Barat Michael Mote Pastikan KPU Kabupaten Perbaharui Mekanisme Pengelolaan Logistik Pemilu

Sep 26, 2025 - 12:49
 117
Sekretaris KPU Papua Barat Michael Mote Pastikan KPU Kabupaten Perbaharui Mekanisme Pengelolaan Logistik Pemilu
Turun kebawah yang dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Papua Barat ke KPU Kabupaten Se Papua Barat (Red)

MANOKWARI - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Michael Mote selaku Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV Tahun 2025 melakukan kegiatan turun ke bawah (turba) yakni ke KPU kabupaten se Papua Barat.

Turba yang dilakukan tersebut dalam rangka kelanjutan proyek perubahan dengan judul kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Pendek untuk memenuhi target pelaksanaan judul proyek perubahan “Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Berbasis Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sistem Pendukung".

Komitmennya untuk memperkuat manajemen logistik Pemilu melalui strategi berbasis koordinasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan sistem pendukung di KPU Kabupaten se Papua Barat. Hal itu disampaikan Michael Mote dalam kunjungannya di KPU kabupaten Pegunungan Arfak dan KPU Kabupaten Manokwari, Jumat (19/9/2025). 

Kunjungan tersebut juga dilaksanakan secara daring (zoom) oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni, KPU Kabupaten Teluk Wondama, KPU Kabupaten Manokwari Selatan, KPU Kabupaten Kaimana, dan KPU Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan Rabu (24/9/2025).

"Proyek perubahan ini memiliki tujuan konkrit melakukan perubahan signifikan dalam manajemen logistik pemilu yang dikerjakan oleh KPU Kabupaten se Papua Barat sebagai ujung tombak pelaksana pemilu," Jelas dia.

Michael juga menyampaikan pencapaian target (milestone) kegiatannya Tahap awal atau jangka pendek berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2025. 

"Kita akan fokus pada penyusunan SOP, Sedangkan untuk menyiapkan SDM sesuai kebutuhan dan gudang penyimpanan beserta alurnya akan dilaksanakan pada saat tahapan pemilu 2029 sebagai milestone jangka panjangnya," ujar Mote. 

Dengan strategi tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan Pemilu mendatang dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta menjamin keadilan akses bagi seluruh pemilih di Papua Barat.

"Kita ingin memastikan bahwa logistik Pemilu tidak hanya sampai tepat waktu, tetapi juga sesuai standar keamanan dan kualitas. Fokus utama kita adalah memastikan masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mendapatkan hak pilihnya tanpa terhambat persoalan distribusi logistik,” kata dia.

Dalam kunjungan tersebut Michael menerima sejumlah informasi mengenai kondisi di KPU Kabupaten se Papua Barat diantaranya yakni

  1. Belum adannya kantor permanen, 
  2. Dokumen logistik yang belum tersusun dari penyedia membuat team logistik memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyusun sesuai format.
  3. Dokumen yang terlambat dalam pengiriman dan tertukar juga menjadi kendala.
  4. Kriteria SDM pada saat perekrutan serta desakan dari masyarakat lokal menjadi faktor penting
  5.  Identifikasi masalah yang terperinci agar lebih jelas dalam menganalisa.
  6. Minimnya gudang logistik yang berukuran besar
  7. Minimnya pendaftar petugas sorlip yang harus diperhatikan apabila diberlakukan syarat tertentu karena dikhawatirkan sulit mendapatkan tenaga.
  8. Sedangkan untuk petugas di area pengecekan yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam menyeleksi dokumen logistik perlu melibatkan pengawas internal dari KPU untuk penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

KPU kabupaten juga mendukung adanya pemenuhan fasilitas termasuk gudang dan alur yang akan sangat membantu dan diimplementasikan sesuai SOP dan Juknis, SOP yang mengatur standar mutu surat suara, human error, kecurangan, dan kerahasiaan surat suara, perekrutan SDM sorlip serta pembuatan SK (surat keterangan) atau ST (surat tugas) sebagai quality control.

Lebih lanjut Michael Mote juga menerima sejumlah masukan dari KPU Kabupaten se Papua Barat terkait pelaksanaan proyek perubahannya.

Mote juga menyampaikan harapannya untuk merintis perubahan manajemen logistik pemilu yang selain berdasar pada aturan juga diperlukan sikap yang jelas dari KPU kabupaten se Papua Barat dalam menerapkan strategi berbasis koordinasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan sistem pendukung di KPU kabupaten se Papua Barat yang masih berada dalam kategori daerah 3T.

Editor: Kabarnusantara.co

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow