Pj Gubernur Waterpauw Sepakat Dengan 10 Pemandangan Umum Fraksi DPR Papua Barat

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw memberikan jawaban terhadap 10 Pemandangan Umum Fraksi DPR Papua Barat terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Tahun anggaran 2023 dan rancangan peraturan daerah non APBD Provinsi Papua Barat. 

Jawaban tersebut dibacakan Pj Gubernur dalam sidang Paripurna masa sidang III Tahun 2023, di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (11/9/2023). 

Pertama, Terhadap pandangan DPR Papua Barat tentang dukungan anggaran untuk rekrutmen DPR otsus tingkat provinsi dan DPRK otsus di kabupaten se-Papua Barat.

"Kami sepakat hal ini menjadi prioritas pemerintah provinsi papua barat. Dukungan anggaran menjadi sangat penting dikarenakan tahapan rekrutmen DPR otsus bersamaan dengan pemilu legislatif tahun 2024 sebagaimana amanat undang-undang nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua". 

Kedua, Terhadap pandangan DPR tentang dukungan anggaran untuk penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada inspektorat provinsi Papua Barat.

"Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan. alokasi anggaran pada inspektorat, dengan rasio anggaran terhadap total belanja daerah sebesar 0,71 persen. Besaran rasio ini telah memenuhi ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2023 bahwa rasio anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma 6 puluh persen) dari total anggaran belanja daerah. anggaran pada apip provinsi Papua Barat yang memadai diharapkan dapat meningkatkan mcp (monitoring for corupption prevention)".

Ketiga, Terhadap pandangan DPR Papua Barat tentang dukungan anggaran untuk proses pembahasan dan pembentukan peraturan daerah.

Pemerintah daerah sepakat dan telah menambah alokasi anggaran dalam APBD perubahan provinsi Papua Barat Tahun anggaran 2023, pada perangkat daerah terkait untuk mendukung proses pembahasan dan pembentukan peraturan daerah.

"Kami berpandangan bahwa peraturan Gubernur yang merupakan amanat lebih lanjut peraturan daerah juga sangat penting dan kami juga mendorong terbentuknya peraturan Gubernur tentang pengadaan barang dan jasa yang sudah dianggarkan pada biro pengadaan barang dan jasa untuk memprakarsai pembentukannya,". 

Keempat, Terhadap pandangan DPR Papua Barat tentang pengalokasian anggaran pada dinas pemuda dan olah raga dan pemberian bonus kepada atlet yang membawa dan membanggakan nama daerah Papua Barat pada ajang PON 2021.

"Pemerintah provinsi Papua Barat telah memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih kontingen provinsi papua barat peraih medali pada pekan olah raga nasional ke XX, dan paralimpiade nasional tahun 2021. pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran pada dinas pemuda dan olahraga yang signifikan untuk pra dan kualifikasi pon yang dilaksanakan pada tahun 2023, dan lomba-lomba lainnya seperti lomba lari 10k, lomba lari 5k, sirnas volley pantai, lomba band tingkat SMA dan lain-lain yang pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung program kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan di Papua Barat,".

" Pada kesempatan forum DPR yang terhormat ini, kami mohon pertimbangan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terkait besaran serta kelangsungan dan konsistensi kebijakan, serta dampaknya terkait pemberian bonus atlet pada PON dan iven kejuaraan lainnya, dimasa yang akan datang,". 

Kelima, Terhadap pandangan DPR Papua Barat tentang dukungan anggaran untuk monitoring dan evaluasi hibah.

"Kami sepakat bahwa anggaran tersebut menjadi prioritas pemerintah provinsi Papua Barat. kegiatan monitoring dan evaluasi secara efektif dilaksanakan dimulai pada bulan Januari 2024, sehingga anggaran dimaksud akan diakomodir pada anggaran induk Tahun 2024. Sementara itu penguatan aparatur pengawasan dan pencegahan di internal perangkat daerah terkait menjadi solusi jangka pendek monitoring dan evaluasi terhadap anggaran dana hibah,".

Keenam, Terhadap pandangan DPR Papua Barat tentang dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.

"Pemerintah daerah telah mengalokasikan dukungan anggaran pada badan penanggulangan bencana daerah provinsi papua barat, untuk membiayai kegiatan “kesiapsiagaan dan pencegahan untuk penanganan elnino-lanina di Papua Barat”, dan didukung dengan pengalokasian anggaran belanja tidak terduga yang cukup. Dukungan lainnya berupa pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki penyuplai air pada unit pemadam kebakaran-satuan polisi pamong praja,". 

Ketujuh, Terhadap pandangan DPR Papua Barat tentang dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim.

"Pemerintah daerah sepakat sekaligus mengapresiasi pandangan dewan. Pemerintah provinsi papua barat juga telah mengambil langkah-langkah nyata terhadap penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Tersusunnya regulasi (peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023);

2. Terbentuknya satuan tugas provinsi;

3. Terlaksananya rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten;

4. Tersusunnya rencana kerja satuan tugas dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan semua OPD, tim penggerak PKK, organisasi wanita lainnya, LSM, swasta, dan Ormas;

5. Tersalurnya bantuan kepada keluarga yang tergolong miskin ekstrim dan keluarga yang mempunyai anak stunting;

6. Kunjungan Gubernur Papua Barat dan satgas dalam rangka intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting ke seluruh kabupaten;

7. Orang tua asuh yaitu mengangkat anak stunting menjadi anak asuh;

8. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-keriting sebagai salah satu terobosan pendukung informasi penanganan stunting. kami informasikan kepada dewan yang terhormat bahwa aplikasi ini mendapatkan apresiasi dari tim evaluasi pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah triwulan I di inspektorat jenderal kementerian dalam negeri di jakarta, rabu 6 September 2023. 

Langkah-langkah tersebut diatas didukung dengan pergeseran anggaran yang lebih fokus pada pengalokasian anggaran yang lebih efektif. Diharapkan pada tahun 2024, provinsi papua barat dapat mencapai target zero kemiskinan ekstrem dan angka stunting di bawah 14% (empat belas persen) sebagaimana amanat dan instruksi presiden RI,".

Kedelapam, Terhadap pandangan DPR Papua Barat tentang dukungan anggaran untuk pemberdayaan sumberdaya alam dibidang ekonomi dan wisata (ekowisata).

"Pemerintah daerah sepakat dan telah mengalokasikan anggarannya, antara lain pelestarian dan penataan hutam wisata alam gunung meja kabupaten Manokwari, pemanfaatan lahan dikawasan perumahan jabatan gubernur di Susweni sebagai kebun lahan sumber bahan yang akan dijadikan obyek ekowisata dan ekoedukasi. kami berharap dalam waktu dekat dapat dicapai perjanjian kerjasama (PKS) antara gubernur papua barat dengan kementerian kehutanan (balai konservasi sumber daya alam/BKSDA) dalam pengelolaan kawasan hutan lindung Gunung Meja,".

Kesembilan, Terhadap pandangan DPR Papua Barat tentang dukungan anggaran untuk pembangunan gedung kantor perpustakaan dan arsip daerah yang representatif.

"Pemerintah daerah sepakat dan telah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan pengadaan tanah gedung kantor perpustakaan dan arsip daerah yang representatif,".

Kesepuluh, Terhadap pandangan DPR Papua Barat tentang dukungan pengisian pejabat definitif pada setiap perangkat daerah dan sesuai eselonisasi jabatan. 

"Dalam hal ini kami sangat sepakat dengan pandangan dewan perwakilan rakyat Papua Barat dan kami telah melaksanakan tahapan–tahapannya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Red)