Mendagri Sebut TPKAD Harus Mampu Percepat Akses Keuangan di Daerah

JAKARTA, Kabarnusantara.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memacu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berperan aktif dalam memberikan literasi keberadaan industri jasa keuangan dan pemanfaatannya. 

"Peran TPKAD yakni pertama memberikan literasi Agar masyarakat Masyarakat mengerti ada Industri keuangan yang bisa dimanfaatkan, Kedua sebagai inklusi yakni semua masyarakat memanfaatkan atau berpartisipasi menggunakan jasa keuangan," kata Mendagri dalam rapat koordinasi TPID bersama seluruh Provinsi di Indonesia, Senin (4/9/2023).

Dirinya menyebutkan, Target pemerintah di Tahun 2023 yakni 90 persen masyarakat Indonesia mengerti dan memanfaatkan jasa keuangan, hal ini juga mampu mendorong perputaran ekonomi lebih stabil. 

"dibanding Yang sistem keuangan tradisional seperti rentenir atau pinjam ke tetangga industri keuangan lebih memiliki kemudahan, selain Itu akan terjadi perputaran uang yanh dapat dimanfaatkan oleh orang lain dibanding hanya disimpan di bawah banyak," sebut Mantan Kapolri tersebut.

Tercatat saat ini TPKAD telah terbentuk di 34 provinsi dan 495 Kota/Kabupaten, namun dalam kenyataannya tidak maksimal dan bahkan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 

Dari 34 Provinsi yang sudah terbentuk hanya 24 Provinsi yang memiliki tren perkembangan sangat baik ditandai dengan Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang keberadaan jasa keuangan dan meningkatnya pengguna jasa keuangan. 

"Persoalannya sekarang yang Sudah terbentuk TPKAD belum bekerja dengan maksimal, Menjadi kunci TPKAD adalah yang mengkoordinir yakni Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Ekonomi," tandas Mendagri.(Tri)