INKINDO Papua Barat Gelar Raker I Tahun 2026, Fokus Perkuat Profesionalisme dan Tata Kelola Organisasi

MANOKWARI - Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP INKINDO) Papua Barat menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) I Tahun 2026, Senin (24/8/2026), di Kantor Sekretariat DPP INKINDO Papua Barat, Kabupaten Manokwari.

Rakerprov dilaksanakan secara hybrid, yakni secara luring dan daring, sehingga anggota INKINDO yang berada di sejumlah kabupaten di Papua Barat tetap dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam forum organisasi.

Ketua Panitia Rakerprov, Roni Bawan, ST., MT, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakerprov merupakan bagian dari agenda organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun arah kebijakan dan program kerja INKINDO Papua Barat ke depan.

Rakerprov tahun ini mengangkat tema “Konsultan Profesional, Berintegritas, Siap Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berdaya Saing.”

Menurut Roni, tema tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan daya saing badan usaha jasa konsultansi dalam menghadapi dinamika pembangunan, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif.

“Melalui Rakerprov ini diharapkan lahir berbagai kebijakan dan program kerja yang mampu memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, serta memperbesar kontribusi INKINDO Papua Barat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP INKINDO Papua Barat, Ir. Marwan PZ, M.Eng., MM, menjelaskan bahwa keputusan melaksanakan Rakerprov dengan sistem hybrid telah melalui pertimbangan pengurus.

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan yang mendasari pelaksanaan kegiatan secara hybrid, antara lain situasi dan kondisi organisasi, ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi, dan kondisi geografis anggota INKINDO yang tersebar di sejumlah kabupaten.

Marwan menyebut anggota INKINDO Papua Barat tersebar di wilayah Sorong Raya, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan wilayah lainnya.

“Karena situasi efisiensi dan anggota kita tersebar di beberapa kabupaten, akhirnya teman-teman pengurus berpikir lebih baik kita adakan secara hybrid. Kasihan juga kalau mereka harus hadir secara offline dengan situasi seperti sekarang,” jelasnya.

Dalam Rakerprov tersebut, Marwan menekankan agar pembahasan difokuskan pada dua agenda utama, yakni Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) serta Garis-Garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO).

Ia meminta agar pembahasan RAPBO dilakukan secara lebih cermat, terutama terkait pengeluaran organisasi.

“Saya menitipkan agar RAPBO dan GBHKO dibahas dengan seluruh peserta, baik yang hadir offline maupun online, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang terbaik,” katanya.

Marwan juga menegaskan bahwa terdapat tiga poin penting yang menjadi penekanan dalam Rakerprov I INKINDO Papua Barat Tahun 2026. Pertama, profesionalisme. Kedua, integritas. Ketiga, pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing.

Ia berharap ketiga prinsip tersebut tidak hanya menjadi bagian dari tema Rakerprov, tetapi dapat diwujudkan dalam program kerja dan langkah nyata organisasi.

“INKINDO harus profesional, berintegritas, serta mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing,” tegasnya.

Rakerprov DPP INKINDO Papua Barat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota, serta memperbesar peran konsultan lokal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Papua Barat.

Penulis: Kabarnusantara.co