HUT ke-27 Papua Barat, Gubernur Soroti Penurunan Kemiskinan dan Tantangan Pemerataan Pembangunan

MANOKWARI - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat harus menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pesan tersebut disampaikan dalam amanatnya pada upacara peringatan HUT ke-27 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (12/10/2026). Ia mengatakan, momentum ulang tahun daerah bukan hanya untuk mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga mensyukuri hasil pembangunan, mengevaluasi kekurangan, dan memperbarui tekad bersama dalam membangun Papua Barat.

Dominggus menjelaskan, perjalanan pembentukan Provinsi Papua Barat memiliki landasan sejarah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan sejumlah daerah otonom lainnya. Pembentukan provinsi kemudian memperoleh momentum baru melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003, sebelum namanya berubah menjadi Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007.

Menurutnya, perkembangan Papua Barat tidak terlepas dari kontribusi masyarakat adat, pemerintah, Tim 315, tokoh agama, kaum perempuan, generasi muda, dan seluruh elemen masyarakat. Jasa para pendahulu harus dilanjutkan melalui kerja nyata, pemerintahan yang bertanggung jawab, serta pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam bidang pembangunan manusia, Dominggus menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada 2025 mencapai 68,48, meningkat dibandingkan 67,29 pada 2024. Tingkat kemiskinan juga menurun dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,56 persen pada September 2025, kemudian turun lagi menjadi 18,68 persen pada Maret 2026.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,19 persen pada Mei 2026, dengan Gini rasio sebesar 0,384 pada Maret 2026. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada 2025 sempat mencapai 6,46 persen, tetapi melambat menjadi 4,73 persen pada triwulan IV 2025.

Meski menunjukkan sejumlah perkembangan positif, Dominggus mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Tantangan berupa keterbatasan konektivitas, kesenjangan akses pelayanan dasar, kemiskinan, pengangguran, dan belum meratanya kualitas sumber daya manusia masih membutuhkan perhatian serius.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi harus terlihat dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak masyarakat adat, serta terbukanya lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi orang asli Papua melalui program Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif.

“Keberhasilan sejati adalah ketika manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat adat, masyarakat di kampung-kampung, kelompok rentan, serta generasi muda Papua Barat,” demikian penegasan dalam amanat gubernur.

Pemerintah Provinsi Papua Barat, lanjutnya, berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan berpedoman pada visi Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri, sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: Kabarnusantara.co