Gilang Pinandito Soroti Pemangkasan DBH Migas 2027, Papua Barat Terancam Kehilangan Rp2,1 Triliun
MANOKWARI - Rencana pemerintah pusat memangkas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk Provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2027 mendapat perhatian serius dari Anggota DPR Papua Barat, Gilang Pinandito, S.ST., M.Kesos.
Gilang menilai, rencana penurunan alokasi DBH Migas dari Rp2,688 triliun pada tahun 2026 menjadi hanya Rp495,7 miliar pada 2027 merupakan persoalan serius yang dapat berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di Papua Barat.
Menurutnya, penurunan tersebut mencapai sekitar 81 persen atau lebih dari Rp2,1 triliun. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penyediaan lapangan kerja.
"Sebagai wakil rakyat di DPR Papua Barat sekaligus kader partai pengusung pemerintah, saya berkewajiban menyuarakan fakta lapangan yang sebenarnya kepada pimpinan di pusat," ujar Gilang.
Ia menjelaskan, Papua Barat memiliki kontribusi besar terhadap produksi gas nasional melalui proyek Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni. Karena itu, menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian terhadap proporsi penerimaan daerah dari sektor migas sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai Otonomi Khusus Papua.
Gilang juga menyoroti ketentuan pembagian penerimaan negara dari sektor gas bumi yang menjadi salah satu dasar perhitungan DBH Migas bagi daerah penghasil.
"Jika tiba-tiba alokasi kita dipangkas hingga tersisa di bawah Rp500 miliar, maka ada ketimpangan serius yang harus segera diluruskan," tegasnya.
Lebih lanjut, Gilang meminta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama SKK Migas membuka secara transparan komponen perhitungan DBH Migas Papua Barat untuk tahun 2027.
Ia mempertanyakan sejumlah komponen yang dapat memengaruhi besaran penerimaan daerah, termasuk perhitungan cost recovery dan kemungkinan penghitungan lebih bayar.
"Kami di DPR Papua Barat meminta DJPK Kemenkeu dan SKK Migas membuka secara transparan komponen perhitungan 2027. Jangan sampai daerah dikorbankan akibat lonjakan klaim cost recovery atau penghitungan lebih bayar sepihak tanpa melibatkan pengawasan pemerintah daerah," katanya.
Gilang mengingatkan, struktur APBD Papua Barat yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat membuat penurunan DBH Migas dalam jumlah besar berpotensi memberikan tekanan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, apabila ruang fiskal daerah semakin terbatas, sejumlah proyek infrastruktur dasar, program pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, serta kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpotensi terdampak.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak pemangkasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi dapat meluas pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan stabilitas keamanan daerah.
"Ketika perputaran ekonomi daerah terhenti dan kesejahteraan terganggu, hal itu sangat berpotensi memicu kekecewaan sosial dan kerawanan Kamtibmas di wilayah yang selama ini kita jaga kondusivitasnya bersama," ungkapnya.
Gilang menegaskan, masyarakat Papua Barat, baik Orang Asli Papua maupun masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, selama ini hidup berdampingan dan mendukung keberadaan proyek strategis nasional di Teluk Bintuni.
Karena itu, ia berharap kebijakan fiskal pemerintah pusat tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta pemerataan pembangunan, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam.
"DPR Papua Barat tidak akan tinggal diam. Kami sudah meminta pimpinan dewan, komisi terkait, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada rapat-rapat sebelumnya untuk segera membawa data komprehensif ini ke Jakarta," tegasnya.
Ia mendorong agar DPR Papua Barat bersama pemerintah daerah dapat melakukan dialog langsung dengan Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Menteri Dalam Negeri guna membahas persoalan tersebut.
Menurut Gilang, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dapat menjelaskan secara terbuka dasar penetapan alokasi DBH Migas 2027 sekaligus mencari solusi terhadap penurunan penerimaan daerah.
"Hak fiskal masyarakat Papua Barat harus dikembalikan secara adil dan proporsional," tutupnya.
Penulis: Kabarnusantara.co
What's Your Reaction?