Gubernur Dominggus Mandacan Lantik Prof. Charlie Heatubun sebagai Kepala Bappeda Papua Barat

MANOKWARI - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melantik Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat di Ruang Multimedia Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Selasa (6/10/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.800.1.3.3-11 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pengangkatan Charlie Heatubun juga telah mendapat persetujuan melalui Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3021/DST/A.A3/KP.08.06/2026 tertanggal 27 Juli 2026 tentang Persetujuan Penugasan Pegawai Kemendiktisaintek.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Bappeda, Charlie Heatubun merupakan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat dan sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Papua Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat berjalan efektif, terarah, serta bertanggung jawab.

“Pelantikan pejabat pada hari ini bukan hanya sekadar sebuah acara seremonial. Namun pelantikan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa roda pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat terus berjalan dengan baik, efektif, terarah, dan bertanggung jawab,” kata Dominggus.

Ia kemudian meminta Charlie Heatubun menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam memperkuat peran Bappeda sebagai institusi strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Dominggus, Bappeda harus menjadi pusat pengolahan berbagai data, informasi, aspirasi masyarakat, potensi daerah, serta permasalahan pembangunan untuk kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran.

“Bappeda memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan perencanaan, koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan,” ujarnya.

Dominggus menegaskan kualitas pembangunan Papua Barat sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan. Karena itu, setiap kebijakan dan program pembangunan harus berangkat dari data yang benar sehingga menghasilkan analisis dan kebijakan yang tepat.

“Perencanaan yang baik harus dimulai dari data yang benar untuk menghasilkan analisis yang tepat guna menghadirkan kebijakan melalui program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia mengakui Papua Barat memiliki tantangan pembangunan yang kompleks dengan karakteristik wilayah yang beragam. Masyarakat tidak hanya tinggal di kawasan perkotaan, tetapi juga tersebar di pinggiran kota, pegunungan, pesisir, pulau-pulau hingga lembah.

Kondisi tersebut, kata Dominggus, menuntut pemerintah menyusun perencanaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Untuk itu, mari kita dalam berbagai kesempatan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, mendatangi masyarakat, duduk dengan masyarakat, bicara dengan masyarakat, makan bersama dengan masyarakat, bahkan tidur dengan masyarakat,” katanya.

Dominggus juga meminta Bappeda memperkuat koordinasi dengan DPRP, MRP, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda.

“Pembangunan adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu saya meminta Bappeda untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia berharap penguatan kelembagaan dan kepemimpinan di Bappeda mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Papua Barat, terutama melalui program Papua Barat Cerdas, Papua Barat Produktif, dan Papua Barat Sehat menuju Indonesia Emas.

Penulis: Kabarnusantara.co