Delapan Agenda Pembangunan Papua Barat

Oct 12, 2024 - 12:37
 78
Delapan Agenda Pembangunan Papua Barat
Perayaan HUT Papua Barat ke 25 di halaman kantor Gubernur Papua Barat (Foto : Adri susilo)

MANOKWARI, kabarnusantara.co- Saat ini provinsi Papua Barat telah berada pada masa pembangunan lima tahun keempat atau RPJMD 2022-2027 dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) papua barat 2005-2030. 

Penjabat gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan RPJMD periode lima tahun keempat 2022-2027 ini mengacu pada visi pembangunan papua barat dengan tema "provinsi papua barat yang maju, mandiri, bermartabat dan lestari. 

Visi pembangunan tersebut kata dia dijabarkan kedalam misi pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk delapan agenda pembangunan, yaitu :

1. menanamkan amanat otonomi khusus sebagai paradigma baru pembangunan, 

2. memacu peningkatan perekonomian wilayah, 

3. menanggulangi kemiskinan, 

4. membenahi tata kelola pemerintahan, 

5. mewujudkan pemerataan pembangunan, 

6. membangun sumberdaya manusia yang kontributif dalam pembangunan, 

7. Memanfaatkan sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat, 

8. melestarikan lingkungan alam dan budaya. 

"visi dan misi pembangunan provinsi papua barat ini dijadikan pedoman bagi seluruh perangkat daerah (OPD/SKPD) dalam menyusun rencana strategis pembangunan sektor yang lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di provinsi ini secara bertahap akan terwujud, " Ujarnya saat upacara bendera HUT Papua Barat ke 25 tahun di halaman kantor gubernur Papua Barat sabtu (12/10/2024). 

Menurut dia, tantangan pembangunan di daerah ini cukup berat, namun dengan kemampuan yang dimiliki, perlahan namun pasti pemerintah provinsi papua barat terus berhasil melakukan beberapa perubahan yang signifikan diberbagai bidang pembangunan. 

"selama 5 tahun yang lalu kita terus bekerja untuk merubah indeks pembangunan manusia (IPM) papua barat. IPM provinsi papua barat tahun 2023 sebesar 67,47 atau mengalami peningkatan 1,12 persen di banding tahun 2022 dan menjadi yang tertinggi ketiga di indonesia setelah Papua 1,37 persen dan NTT 1,14 persen, " Jelasnya. 

Dia meminta kepada seluruh aparatur pemerintah yang telah diberi kepercayaan untuk bekerja, untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, meningkatkan disiplin dan etos kerja yang saat ini masih terkesan kurang optimal. 

"saya ingatkan pula untuk menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, karena sekarang ini apabila kita melakukan sikap prilaku yang kurang produktif pasti langsung berhadapan dengan hukum, " Paparnya. 

Dia juga berharap masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan ikut menciptakan keamanan dan ketentraman yang kondusif. Sehingga proses pembangunan di provinsi Papua Barat berjalan dengan aman dan lancar.(dri) 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow