Billy Mambrasar dan Kemendagri Fasilitasi 21 Investor Eropa Investasi Sektor Coklat di Papua

JAKARTA - Billy Mambrasar, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memfasilitasi pertemuan strategis yang mempertemukan 21 investor Eropa di sektor kakao dengan pemerintah daerah dari tiga kabupaten penghasil kakao di Papua, yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Manokwari Selatan.

Pertemuan yang digelar di Hotel Shalva, Jakarta, ini diinisiasi oleh Billy Mambrasar dan dilaksanakan bersama Kemendagri yang diwakili oleh Sumule Tumbo, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri. Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.

Sebagai bagian dari penguatan diplomasi ekonomi, rapat ini turut mengundang perwakilan dari tiga kedutaan besar, yakni Kedutaan Besar Inggris, Norwegia, dan Prancis, yang dikenal sebagai negara dengan tingkat konsumsi cokelat tertinggi di dunia. Kehadiran perwakilan negara-negara tersebut mencerminkan tingginya minat pasar Eropa terhadap kakao berkelanjutan asal Papua.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, serta BRIN, sebagai bentuk dukungan lintas sektor pemerintah pusat dalam mendorong penguatan ekonomi produktif Papua melalui komoditas unggulan.

Dalam keterangannya, Billy Mambrasar menegaskan bahwa penguatan sektor kakao Papua membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat serta langkah konkret yang mempertemukan langsung pemerintah daerah dengan pelaku industri.

“Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif adalah satu kesatuan dalam kebijakan Otonomi Khusus. Untuk Papua Produktif, dibutuhkan langkah nyata. Pertemuan ini mempertemukan pelaku usaha dan pemerintah daerah secara langsung agar proses masifikasi dan pengembangan kakao bisa berjalan,” ujar Billy.

“Ini menjadi contoh bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta sangat memungkinkan terjadi dan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Sumule Tumbo menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung penguatan ekonomi daerah Papua melalui kerangka Otonomi Khusus.

“Pemerintah pusat melalui Kemendagri berkomitmen mendukung koordinasi dan sinergi lintas pemerintah daerah serta memperkuat peran Otonomi Khusus Papua melalui sektor ekonomi produktif. Kakao merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki nilai tambah tinggi,” jelasnya.

Dari daerah, Wakil Bupati Kepulauan Yapen yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. Ia menekankan bahwa kakao telah lama menjadi bagian dari sejarah ekonomi Yapen, namun belum dikembangkan secara optimal dalam beberapa tahun terakhir.

“Kakao sudah ada di Kepulauan Yapen sejak zaman Belanda. Namun sejak 2009 belum ada program pengembangan yang berkelanjutan. Saat ini terdapat sekitar 2.065 petani kakao di Yapen. Jika sektor ini kembali dikembangkan, para petani akan memiliki kepastian kesejahteraan,” ungkapnya.

Dari sisi investor, Fitrian Adriansyah, Impact Director ADM Capital, menilai bahwa potensi kakao di tiga kabupaten tersebut sangat besar dan layak dikembangkan dalam satu ekosistem terintegrasi.

“Kabupaten Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Manokwari Selatan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai satu ekosistem kakao bersama. Bahkan sangat memungkinkan untuk dibangun sebagai trading hub,” ujar Fitrian.

“Ke depan perlu ditentukan fokus masing-masing kabupaten, apakah sebagai pemasok bahan baku, produk setengah jadi, atau produk siap pasar, agar rantai nilai kakao Papua bisa tumbuh secara optimal,” tambahnya.

Selain ADM Capital, sejumlah pelaku usaha dan organisasi internasional di industri kakao turut hadir, antara lain IDH Sustainable Trade – Indonesia, Cocoa Sustainable Partnership (CSP), Rikolto, serta pelaku industri kakao lainnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor internasional, serta mitra pembangunan untuk mendorong hilirisasi, peningkatan ekspor, dan kesejahteraan petani kakao Papua, sekaligus memperkuat implementasi Otonomi Khusus melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber : Rilis