Wagub Papua Barat Pastikan Rekomendasi DPRP Atas LKPJ 2025 Jadi Pedoman Perbaikan Kinerja Pemerintah

MANOKWARI - Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Barat, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas berbagai rekomendasi dan masukan yang diberikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Papua Barat yang digelar di Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center, Selasa (19/5/2026).

Dalam sambutannya, Lakotani mengatakan pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPR Papua Barat dan Pansus LKPJ yang telah bekerja secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, serta memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan LKPJ.

“Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan DPR Papua Barat menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Lakotani menegaskan, seluruh rekomendasi yang telah diberikan DPR Papua Barat akan dijadikan pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

Ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRP.

“Hal ini penting agar setiap kekurangan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki, sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah berharap hubungan kemitraan antara Pemprov Papua Barat dan DPR Papua Barat semakin harmonis, sinergis, dan produktif dalam mengawal pembangunan daerah.

Lakotani juga mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan rekomendasi DPRP sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja, disiplin, inovasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, proses evaluasi dan perbaikan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, terciptanya pemerintahan yang bersih dan responsif, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Di akhir sambutannya, Lakotani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Bumi Kasuari.

“Dengan semangat kebersamaan, koordinasi, serta komitmen yang kuat, saya yakin kita akan mampu menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” tandasnya.

Penulis: Kabarnusantara.co