RAPBD Papua Barat 2024 Mengacu Pada Lima Prioritas Daerah

MANOKWARI, kabarnusantara.co- Rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 provinsi Papua Barat akan difokuskan pada lima prioritas daerah. 

Hal ini disampaikan Penjabat gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere pada rapat paripurna masa sidang III tahun 2023 dalam rangka pembahasan rencana peraturan daerah Provinsi Papua Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja (APBD) induk tahun anggaran 2024 senin malam disalah satu hotel di manokwari.

Wakil ketua II DPR Papua Barat Saleh Seknun yang membuka sidang mengatakan pelaksanaan rapat ini merupakan bentuk perwujudan atas fungsi anggaran DPR Papua Barat. 

"Sebelum ditetapkan RAPBD menjadi peraturan daerah maka terdapat tahapan pembahasan yang harus dilalui. Sesuai agenda dengan penyampaian nota pengantar keuangan APBD tahun anggaran 2024," Ujarnya. 

Penjabat gubernur Papua Barat Ali Bahan Temongmere mengatakan RKPD tahun 2024 akan difokuskan pada lima prioritas daerah. 

Lima prioritas tersebut diantaranya pertama yakni peningkatan kualitas hidup dan kapasitasnya sumber daya manusia. Kedua peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik. 

Ketiga peningkatan pertbuhan ekonomi yangbinklunsif dan berkelanjutan. Keempat percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan kelima percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas. 

"Kelima prioritas daerah tersebut disatukan dalam tema pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dan didukung oleh penguatan daya saing sumber daya manusia, " Ujarnya. 

Meski demikian kata dia, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2024 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan 2022.

Pada tahun 2024 Pendapatan pemerintah Papua Barat diperkirakan mencapai Rp. 3.828.192.840.048 dan Belanja sebesar Rp. 4.586.649.130.308. 

Serta Pembiayaan sebesar Rp. 785.456.290.260 namun ada penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 785.456.290.260 sehingga silpa tahun berkenan nol. 

Dia berharap RAPBD dapat segera dibahas dan ditetapkan dengan tetap melihat aturan yang berlaku.(Susilo)