Persentase Kemiskinan Papua Barat Duduki Peringkat Ketiga Nasional

MANOKWARI – Provinsi papua barat menduduki peringkat ketiga nasional dengan persentase 20,66 persen penduduk miskin. Hal ini terungkap dalam rilis BPS papua barat yang digelar di kantor BPS kabupaten sorong jumat (25/7/2025). 

Berikut tujuh provinsi dengan Persentase kemiskinan tertinggi 1. Papua Pegunungan (30,03 persen) 2. Papua Tengah (28,90 persen) 3. Papua Barat (20,66 persen) 4. Papua Selatan (19,71 persen) 5. Papua (19,16 persen) 6. Nusa Tenggara Timur (18,60 persen) 7. Papua Barat Daya (17,95 persen).

Kepala BPS Papua Barat Ir. Marry menjelaskan secara total, Garis Kemiskinan di Provinsi Papua Barat meningkat 1,76 persen sepanjang periode September 2024 hingga Maret 2025. Sementara di Provinsi Papua Barat Daya meningkat 2,66 persen sepanjang periode September 2024 hingga Maret 2025.

“Pada Maret 2025, kemiskinan di Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 20,66 persen atau turun 0,43 persen poin dibandingkan September 2024 (21,09 persen). Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya pada Maret 2025 tercatat sebesar 17,95 persen naik 1,00 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2024 (16,95 persen),” ungkapnya.

Dia menjelaskan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada Maret 2025 sebanyak 106,90 ribu orang atau turun 1,38 ribu orang dibandingkan September 2024. Daerah perkotaan, pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 14,94 ribu orang atau turun 0,24 ribu orang dibandingkan September 2024. Sementara, daerah perdesaan, jumlah penduduk miskin turun 1,16 ribu orang dari 93,11 ribu orang pada September 2024 menjadi 91,95 ribu orang pada Maret 2025.

Sumbangan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat masih di atas 70 persen baik di wilayah perkotaan (71,67 persen) maupun perdesaan (76,03 persen). Sumbangan komoditi makanan di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan. Peranan komoditi beras dan rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan masih mendominasi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Sementara, Sumbangan komoditas nonmakanan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat pada Maret 2025 tercatat sebesar 28,33 persen di daerah perkotaan dan 23,97 persen di daerah perdesaan. Sumbangan komoditi nonmakanan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan komoditi nonmakanan di perdesaan.

Marry juga merinci jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat Daya pada Maret 2025 sebanyak 103,57 ribu orang atau naik 6,76 ribu orang dibandingkan September 2024. 

“Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 29,4 ribu orang atau naik 6,44 ribu orang dibandingkan September 2024. Sementara, di daerah perdesaan, jumlah penduduk miskin naik 0,32 ribu orang dari 73,85 ribu orang pada September 2024 menjadi 74,17 ribu orang pada Maret 2025,” terangnya.

Sumbangan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya masih di atas 70 persen baik di wilayah perkotaan (71,58 persen) maupun perdesaan (75,55 persen). Sumbangan komoditi makanan di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan.

“Peranan komoditi beras dan rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan masih mendominasi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan,” katanya.

Sumbangan komoditas nonmakanan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya pada Maret 2025 tercatat sebesar 28,42 persen di daerah perkotaan dan 24,45 persen di daerah perdesaan. Sumbangan komoditi nonmakanan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan komoditi nonmakanan di perdesaan.

Tingkat kedalaman kemiskinan di papua barat.

Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pada Maret 2025, Tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan tercatat 5,383 sedangkan di daerah perkotaan 1,511. 

Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pada Maret 2025, keparahan kemiskinan di perdesaan tercatat 1,552 sementara di perkotaan yaitu 0,369.  

“Jika dibandingkan kondisi September 2024, terjadi penurunan Tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Provinsi Papua Barat,” ungkapnya.

Tingkat kedalaman kemiskinan di papua barat daya.

Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pada Maret 2025, Tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan tercatat 8,699 sedangkan di daerah perkotaan 1,345.  

Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pada Maret 2025, keparahan kemiskinan di perdesaan tercatat 3,522 sementara di perdesaan yaitu 0,351.  

“Jika dibandingkan kondisi September 2024, terjadi kenaikan Tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya,” paparnya.

Penulis : kabarnusantara.co