Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD APBN 2025, Pj Gubernur Ali Baham: Pengelolaannya Wajib Efisien dan Optimal

MANOKWARI - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat serahkan Daftar Isian Penggnaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada pemerintah daerah dan Kementrian/Lembaga di Papua Barat. 

Acara yang berlangsung di Gedung Auditorium PKK Papua Barat, Kamis (19/12/2024) ini, sekaligus sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

DIPA dan DATKD tersebut diserahkan dalam bentuk digital oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat Purwadhi Adiputranto kepada Penjabat (Pj) Gubernur Ali Baham Temongmere. 

Dijelaskan Adhiputranto, Alokasi belanja APBN untuk Provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp16.60 triliun, yang terbagi dalam dua kategori yakni belanja pemerintah pusat Rp4,83 triliun dan TKD Rp11,77 triliun. 

"Untuk belanja pemerintah pusat akan diserahkan kepada 252 satuan kerja yang merupakan kepanjangan dari 42 kementerian lembaga, sementara TKD akan diserahkan kepada pemerintah se Provinsi Papua Barat," Jelas dia. 

Besaran TKD di 7 Kabupaten dan 1 Provinsi di Papua Barat sebagai berikut;

Purwadhi juga menambahkan, instrumen APBN Tahun 2025 yang dirancang untuk menjaga Ketahanan Ekonomi dan Keberlanjutan Pembangunan, serta mendukung program ”ASTA CITA” Presiden RI.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere berpesan kepada para Bupati agar memastikan pengelolan TKD dan APBD Tahun 2025 efisien dan optimal dalam rengka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Kepada satuan kerja dan para Bupati agar menggnakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif. Belanja negara harus dilakukan secara cermat sesuai perioritas," pesan Ali Baham. 

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, lanjut Gubernur, kualitas SDM perlu terus ditingkatkan. Kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah harus menjadi prioritas yang utama.  

"Kita akan mendorong transformasi ekonomi yang salah satunya ditempuh melalui penguatan kualitas SDM. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi," tandas Gubernur.  

Penulis: Tri Adi Santoso