Pemprov Papua Barat Gelar Rakor, Dorong Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

MANOKWARI - Mendorong terbentuknya lembaga dinas Pemadam Kebakaran terpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat Provinsi dan Kabupaten se Papua Barat, Satpol PP Papua Barat inisiasi Rapat Koordinasi, Senin (2/6/2025) di Aston Niu Hotel Manokwari. 

Selain pembentukan lembaga terpisah, dikatakan Kabid Damkar Satpol PP Papua Barat Markus Suruan, sejumlah permasalahan juga menjadi fokus dalam Rakor tersebut. Diantaranya, Peningkatan aparatur Damkar, Peningkatan sarana-dan prasarana Damkar dan Resque, Ketersediaan anggaran penyelamatan dan pemadam kebakaran, Perlindungan hukum bagi damkar yang melaksanakan tugas di lapangan, Pembentukan relawan pemadam kebakaran di kabupaten Kota, dan Jaminan keselamatan kerja.

"Kegiatan ini juga diikuti oleh 6 Kabupaten, karena untuk Kabupaten Kaimana telah membentuk lembaga Damkar dan penyelamatan," lapornya. 

Kegiatan ini juga menghadirkan, Direktur Manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran Drs. Edi Suharmanto yang menyebut Damkar memiliki dua nama dan dua tugas, bukan hanya melakukan pemadaman api saat kebakaran tetapi juga melakukan penyelamatan. 

"Pemadam kebakaran meruapakn urusan wajib dengan pelayanan dasar, dalam pelaksanaannya harus menggunakan standar pelayanan minimal. 15 menit setelah mendapat laporan pemadam kebakaran harus berada dilokasi yang dibutuhkan," jelas Suharmanto. 

Dia melanjutkan, untuk memenuhi standar pelayanan minimal banyak hal perlu dilengkapi, diantaranya sumberdaya Manusia yang berkompeten dibidang damkar dan penyelamatan serta sarana dan prasarana yang memadai. 

"Seorang pemadam kebakaran harus Humanis, kita dihadapkan Damkar tidak hanya mengurusi pemadaman api saat kebakaran saja tetapi juga menolong berbagai permasalahan masyarakat," tambah dia. 

Sementara itu, Gubernur Papua Barat yang diwakili Staf ahli bidang ekonomi pembangunan Nicolaus Untung Tike berharap Profesionalisme pemadam kebakaran harus terus dirawat dan ditingkatkan, agar masyarakat senantiasa merasa aman dan terlindungi. 

"Dengan pengelolaan anggaran tersendiri melalui lembaga yang dibentuk, diharapkan pemadam kebakaran nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat," kata Niko Tike.  

Gubernur juga berharap, Kabupaten se Provinsi Papua Barat segera merespon kebutuhan pemadam kebakaran diwilayahnya masing-masing, untuk mencegah kerugian saat terjadi kebakaran. 

Penulis: Kabarnusantara.co