Pemprov dan KPU Sepakat, Dana Pilkada Papua Barat 200 Miliar

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Pemerintah provinsi papua barat akhirnya menyepakati dana pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak provinsi papua barat 2024 untuk komisi pemilihan umum (KPU) papua Barat sebesar Rp.200.032.010.000.

Dana tersebut ditandatangani penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan ketua KPU Papua Barat Paskalis Simunya dalam bentuk naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada Minggu (29/10/2023) disalah satu hotel di Manokwari.

Ketua KPU Papua Barat Paskalis Simunya yang dikonfirmasi wartawan mengatakan anggaran yang disepakati telah melalui pembahasan yang cermat dan teliti oleh pemerintah dan KPU papua barat.

“Angaran pilkda serentak 2024 yakni kita memperjuangkan gaji had hoc. Yakni untuk honor, pokja dan santunan penyelenggaran sehingga kabupaten tidak lagi menganggarkan dan ditanggung APBD provinsi. Honornya saja namun operasional berjalan kemudian kegiatan lain ada di belanja kabupaten sehingga kabupaten bisa fokus pada belanja yang lain,” ungkapnya.

Kata dia, Strategi anggaran ini tidak semua provinsi menggunakan pola ini dan papua barat lebih memilih pola ini akan membantu keseimbangan penyelenggara dari tingkat bawah sehingga penyelenggaranaan sama kualitasnya.

“anggaran Rp.2.032.010.000 itulah yang di NPHDkan ditandatangani oleh gubernur dan KPU papua barat. Paling lambat penandatanganan NPHD tanggal 10 november dan setiap provinsi sudah melaporkan kesiapan 40 persen atas NPHD sehingga saat ini agenda provinsi sudah tuntas,” jelasnya.

Kata dia, anggaran tersebut akan disalurkan dua tahap yakni tahap pertama sebanyak 40 persen dan tahap kedua 60 persen. Penyaluran tahap dua akan masuk paling lambat pada April 2024 mendatang.

Singgung soal penandatanganan NPHD di tujuh kabupaten di papua barat, dia mengaku sudah ada yang menandatangi NPHD, ada yang tinggal tandatangan bahkan ada daerah yang sampai saat ini belum melakukan pembahasan anggaran pilkada.(Susilo)